LASBEJER’ Disulap Jadi Asri

Diposting : 21 Jan 2017 | 13:25:45 WITA Kategori : Berita Lainnya

Ini kabar gembira untuk warga di Limba B, tepatnya di koplek Lasahido Berjejer (LASBEJER.red), karena dalam waktu dekat ini daerah itu akan disulap menjadi kawasan asri, lepas dari kesan kumuh. Komplek pemukiman Lasahido itu memang tak sehat, karena banyak rumah rumah di situ berdiri di badan jalan, makanya Walikota akan membangun Rumah Susun agar pemukiman disitu menjadi sehat dan indah. Langkah pertama, semua saluran akan dikeruk dan ditata dengan baik, kemudia akan dijadikan tempat wisata kuliner. Dan di kawasan itu akan dibangun Rumah Susun berlantai 4. Lantai pertama digunakan untuk fasilitas umum dan juga TK.

Marten akan menjadikan komplek Lasahido itu sebagai salah satu karya terbaiknya. Sebagai wujud perhatian Pemerintah Kota terhadap masyarakat, yang bertempat tinggal di pemukiman kumuh. Dan bukan hanya di Limba B saja yang menjadi target Pemerintah Kota Gorontalo untuk dijadikan kawasan asri. Namun di dua kelurahan lain masing-masing Kelurahan Biawu dan Ipilo juga termasuk dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). “Dari pengusulan Pemerintah Kota Gorontalo pada Kementerian PUPR RI, ada 12 kawasan yang terindikasi kumuh dan harus ditangani secara cepat. Tapi setelah dikunjungi oleh tim program KOTAKU pusat, baru tiga kawasan yang menjadi fokus penanganan asri,” ujar Marten.

Kemudian mengenai anggaran yang akan dialokasikan dalam program tersebut, tambah Marten diambil dari APBN Pemerintah Pusat, dimana setiap kawasan mendapat jatah sebesar Rp 500 Juta. Dan saat ini Marten akui, Pemerintah Pusat sementara menyiapakan petunjuk teknis (Juknis) serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), untuk melaksanakan kegiatan KOTAKU. Termasuk mempersiapkan surat permintaan perencanaan pejabat pengelola kegiatan. “Sedangkan Kami Pemerintah Kota Gorontalo sudah membentuk BKM, yang dinaungi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Gorontalo,” terang Marten.

Selain pengentasan permukiman kumuh, disisi lain Marten jelaskan Pemerintah Kota Gorontalo saat ini lagi giat-giatnya mengawasi program pembangunan rumah susun yang dianggarankan melalui APBN. Dimana dari hasil peninjauan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Gorontalo, proses pembangunan perumahan yang terletak di Keluraan Buliide itu sudah mencapai 91 persen, yakni sudah mencapai atap. Dan masih membutuhkan anggaran lagi, baru bisa menyelesaikan proses pembangunan itu. “Kami hanya mempersiapkan lahan, IMB dan PSU, soal anggaran itu dari Kementeria PUPR RI,” tutur Marten.(SUMBER-RADAR)FOTO OPENING

Maksimalnya PKK Untuk Kelola Posyandu

Diposting : 20 Jan 2017 | 01:48:02 WITA Kategori : Berita Lainnya

Meksimalnya program TP PKK Kota Gorontalo, terhadap pos pelayanan terpadu atau dikenal dengan Posyandu, mampu menekan persoalan posyandu yang dahulu sempat menyeruak. Ini diakibatkan kerena program yang digagas PKK, seiring dengan tujuan dari program posyandu. Yakni memberikan akses bagi pelayanan kesehatan masayarakat, terutama bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui
sudah berjalan baik dan dinilai mantap.

Inipun menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kepedulian TP PKK Kota terhadap posyandu ?. Dengan logis Ketua TP PKK Kota Gorontalo Jusmiati Taha K Demak menjawab. Bahwa peran TP PKK Kota Gorontalo sangat penting bagi posyandu, dimana sinegitas PKK dengan kader posyandu serta instansi terkait berjalan dengan baik. “Jika PKK tidak andil dalam program posyandu, maka kemitraan PKK dengan Pemerintah Kota Gorontalo tidak akan meksimal, baik untuk PKK maupun Posyandu itu sendiri,” ujar Jusmiati.

Selain itu Jusmiati tambahkan, dalam pelaksanaan program posyandu, PKK juga sering melakukan sosialisasi di setiap wilayah Kota Gorontalo. Karena menurutnya program sosialisasi tersebut dapat memberikan informasi dan penjelasan, bahkan ide-ide yang cemerlang sebagai cikal bakal lahirnya program yang lebih kreatif dan inovatif, dalam memacu semangat TP PKK Kota Gorontalo menggalakkan tujuan dari posyandu. “Saya berharap dalam setiap pelaksanaa kegiatan sosialisasi, dapat diikuti semua kader PKK, karena juga membantu memberikan pemahaman terhadap masyarakat,” terang Jusmiati.

Tidak terkecuali peran dari aparat kecamatan dan kelurahan, selaku dewan penyantun untuk dapat berperan aktif dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan program TP PKK di wilayah masing-masing. Karena PKK merupakan bagian dari penopang pembangunan yang juga membtuuhkan perhatian, dan dukungan dari semua pihak. “PKK selain merupakan mitra kerja, juga sebagai garada terdepan pelaksanaan program Pemerintah Kota Gorontalo, maka dari itu kita semua harus mendukung program yang dilaksanakan PKK termasuk posyandu,” tutur Jusmiati.(SUMBER | RADAR)FOTO KAKI

Sukseskan KOTAKU, Pemkot Bakal Dapat Dana APBN

Diposting : 20 Jan 2017 | 01:47:04 WITA Kategori : Berita Lainnya

Perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang dilakukan Pemerintah Kota Gorotalo di akhir Bulan Desember 2016 kemarin, khususnya yang mengurus perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota (Perwako) No 44 tahun 2016. Ternyata tidak hanya memberikan angin segar dilingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Gorontalo, namun memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah dan penanganan kesejahteraan rakyat. Tidak terkecuali adalah rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR RI, untuk mengucurkan dana sebesar Rp 6 Miliar pada Pemerintah Kota Gorontalo, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direcanakan.

Kata Kepala Dinas PRKP Kota Gorontalo Meidy N. Silangen S.Pi, M.Si, dana yang akan diberikan Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN Kementerian PUPR RI itu. Merupakan dana untuk menindak lanjuti program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang sebelumnya digagas Pemerintah Kota Gorontalo di tahun 2016. Dan dana tersebut diperuntukan sebagai anggaran untuk mensukseskan program KOTAKU, di setiap masing-masing kawasan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. “Ada 12 kawasan di Kota Gorontalo yang terindikasi kumuh dan harus segera ditangani. Sebelumnya Bidang Perumahan dan kawasan permukiman telah menetapan awal pada lima kawasan, yang pada saat itu sempat di datangani rombongan dari program KOTAKU pusat. Dan dari hasil peninjauan itu, baru tiga kawasan yang difokuskan, diantaranya Kelurahan Limab B, Biawu dan Ipilo. Kemudian mengenai dana yang nantinya akan diberikan Kementerian PUPR RI, itu setiap kawasan dialokasikan sebesar Rp 500 juta yang berdasarkan RP2KPKP,” ujar Silangen.

Selain itu tambah Silangen, selain program KOTAKU, masih ada program lain yang diperjuangkannya di tingkat Pemeritah Pusat. Diantaranya, seperti bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) 2017, bantuan pembangunan PSU perumahan untuk pengembangan membangun rumah, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Serta bantuan pembangunan satu tower rumah susun sewa, dan PSU rumah susun sewa, yang lokasinya ditempatkan di Kelurahan Buiide, tepatnya berada dalam satu kawasan yang sama dengan pembangunan rumah susun bantuan tahun 2016, yang masih dalam proses konstruksi. “Semua program yang diperjuangkan ke Pemerintah Pusat ini, bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat, Dan khusus program KOTAKU, Pemerintah Kota Gorontalo sebelumnya telah membentuk BKM, yang bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program KOTAKU. Bahkan dokumen perencanaan program KOTAKU sudah tersusun rapih dengan baik,” tutur Silangen.(SUMBER | RADAR)
FOTO KUPING KIRI

Dukung Rumah Nelayan, Pemkot Siap Buka Akses dan RTH

Diposting : 20 Jan 2017 | 01:46:08 WITA Kategori : Berita Lainnya

Upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam mensejahterahkan rakyatnya, melalui program pembangunan terus dilakukan. Betapa tidak, setelah sukses membangun 50 unit rumah khusus nelayan, di Kelurahan Leato Selatan dan Dembe I, yang saat ini telah dihuni para nelayan penerima bantuan itu. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Gorontalo, sudah mengintervensi melalui anggaran APDB daerah. Untuk dialokasikan dalam membangun PSU, sebagai pendukung kawasan rumah nelayan tersebut, berupa jalan akses ke kawasan perumahan tersebut dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Dinas PRKP Kota Gorontalo Meidy N. Silangen S.Pi, M.Si, ketika ditemui media ini Kamis (19/01) kemarin di ruang kerjanya. Perhatian Pemerintah Kota Gorontalo terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk pelaku nelayan yang notabenenya berprofesi di laut, terus mengalir. Ini meerupakan bukti, bahwa program yang dicanangkan pemerintah daerah itu, benar-benar pro rakyat dan tidak sama sekali menyimpang dari aturan yang ada,” ujar Meidy N. Silangen S.Pi, M.Si.

Sehingganya untuk mendukung program Pemerintah Kota Gorontalo, tidak terkecuali program yang digagas instansinya di 2017. Meidy N. Silangen S.Pi, M.Si berharap, bukan hanya mendapat dukungan dari masyarakat Kota Gorontalo, namun masyarakat dapat memberikan kontribusi pikiran sehingga program yang dicanangkan benar-benar merupakan aspirasi dari masyarakat. “Kontribusi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Wajar jika Pemerintah menuntut semua aparat kelurahan dan kecamatan meminta agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembanguan (Musrenbang) di wilayah masing-masing, dapat melibatkan masyarakat dan menerima usulan program dari mereka,” tutur Meidy N. Silangen S.Pi, M.Si.(SUMBER | RADARFOTO KUPING KANAN)

Petani Tulang Punggung Pemerintah

Diposting : 20 Jan 2017 | 01:44:56 WITA Kategori : Berita Lainnya

Petani adalah tulang punggung Pemerintah Kota Gorontalo, dalam menghidupkan roda perekonomian dan produksi pertanian di Kota Gorontalo. Wajar jika Pemerintah Kota Gorontalo, tidak henti-hentinya terus memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan petani, melalui pembuatan embung dan irigasi air. Bahkan memberikan bantuan alat pertanian juga benih padi, yang digunakan dan diperoleh secara gratis.

Kata Walikota Gorontalo Marten A Taha, ketika ditemui disela usai melakukan peninjauan di lokasi embung yang ada di Kota Gorontalo Kamis (19/01) kemarin. Bahwa perkonomian dan pertanian di Kota Gorontalo tidak akan hidup dan berjalan, jika semua petani di Kota Gorontalo tidak bekerja. Sehingganya untuk membantu dan mensejahterahkan mereka, adalah suatu kewajiban Pemerintah Kota. Seperti program pembangunan embung, dimana diketahui bersama bahwa banyak manfaat dari embung tersebut selain sebagai wadah penampungan air jika musim kemarau tiba. Dan sebagai wadah penampung air, apabila musim hujan tiba. “Jika musim kemarau tiba, embung ini dapat membantu petani. Dan di Kota Gorontalo sudah ada dua embung besar yang dibangun, diantaranya di Kelurahan Libuo dan Moodu. Bahkan untuk mempermudah petani memperoleh air, kami siap menambah embung-embung berukuran kecil di setiap kawasan pertanian,” ujar Marten.

Karena menurut Marten, air adalah sumber kehidupan bagi petani. Dan pembangunan embung ini juga seiring dengan pembuatan irigasi air yang diketahui sedah mencapi 9 irigasi pada pembangunan di tahun 2016. Dan di tahun 2017, pihaknya akan menambah irigasi tersebut. “Kita akan membangun di beberapa tempat di pusat pertanian. Dan khusus embung ukuran lebar air mencapai 11 X 20 meter dengan kedalaman 5 meter, dan daya tampung mencapai ratusan kubik air, serta mampu mengaliri 10 hektar sawah petani,” jelas Marten.

Demikian pula dengan alat pertanian yang diketahui ada sebanyak 7 unit dari berbagai jenis. Cara memperolehnya tambah Marten, pihaknya sebelumnya telah membentuk kelompok tani, dan kelompk tersebut yang nantinya akan mengatur peminjaman alat pertanian tersebut. Dan keberadaan alat pertanian tersebut sampai dengan saat ini, sangat memepermudah petani ketika tiba waktu panen dan penanam benih. “Bukan hanya alat pertanian saja yang diberikan secara gratis, tapi benih padi pun kami berikan secara gratis pada petani,” tutur Marten.(SUMBER | RADAR)FOTO A OPENING

Balai Ikan Sumber PAD Pemkot

Diposting : 20 Jan 2017 | 01:43:45 WITA Kategori : Berita Lainnya

Selain sebagai tempat budidaya berbagai jenis ikan air tawar, Balai Benih Ikan milik Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Gorontalo ini juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Gorontalo. Dimana jika benih ikan sudah besar di balai benih ikan tersebut, maka akan dibeli pengusaha lokal Kota Gorontalo. Seperti pemilik rumah makan, serta hotel dan Super Market yang ada di Kota. Demikian diungkapkan Walikota Gorontalo Marten A Taha, ketika ditemui media ini usai melakukan peninjauan di lokasi balai benih ikan tersebut Kamis (19/01) Kemarin. “Hasil penjualan ikan di balai benih ini, di masukkan pihak penanggungjawab ke kas daerah Pemerintah Kota Gorontalo,” ujar Marten.

Selain itu tambah Marten, ribuan benih ikan yang dibudidayakan pengelolah tersebut, juga diberikan secara gratis pada masyarakat yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan seperti yang ada di Kelurahan Dembe. Dan ikan yang diberikan secara gratis itu, berjumlah begitu banyak yang sudah disesuikan dengan kebutuhan masyarakat. “Bantuan dari pemerintah daerah ini, diperuntukan sebagai untuk memenuhi kebutuhan mereka,” terang Marten.(SUMBER | RADARFOTO BANNER)

Kumpul Pemilik Kos, Camat Lakukan Pembinaan

Diposting : 18 Jan 2017 | 13:03:23 WITA Kategori : Berita Lainnya

Ragam tindak kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan kos-kosan, penginapan dan apartemen di Kota Gorontalo, menarik pertahian Camat Kota Timur Eladona Sidiki. Untuk melakukan pembinaan pada 31 pelaku usaha kos-kosan yang ada di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Rabu (18/01) kemarin di Kantor Kecamatan Kota Timur.

Menurut Camat Kota Timur, hal tersebut harus diberikan perhatian serius, karena tidak sedikit masyarakat yang teribat dan menjadi korban dalam aksi tindak kriminal, itu bertempat tinggal di kos-kosan. Bahkan ini juga untuk menjaga, jangan sampai kos-kosan tersebut dijadikan tempat prostistusi gelap oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. “Setelah dari kegiatan tatap muka bersama para pemilik kos-kosan, kami akan menetapkan jadwal kapan akan melakukan penertiban atau operasi di lokasi kos-kosan,” ujar Camat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Kecamatan Kota Timur tambah Camat, merupakn wujud dalam rangka menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Kota Timur. Serta menjamin keamanan, kenyamanan masayarakat di wilayah tersebut. Karena menurutnya, jika hal-hal seperti ini tidak diantisipasi terlebih dahulu, maka akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Seperti, dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat, dan akan merusak citra generasi muda yang bertempat tinggal tidak jauh dari kos-kosan itu. “Dampak negatifnya sangat banyak, terlebih terhadap muda mudi kita, yang masih memiliki masa depan emas. Dan kami akan terus mengawasi kos-kosan ini, dengan menggandeng aparat hukum serta Satpol PP Kota Gorontalo sebagai intansi yang membidangi soal penindakan,” tutur Camat Kota Timur.(SUMBER-RADAR) FOTO KUPING KIRI (6)

Dari 31, Ada 23 Kos-kosan di Ipilo Belum Berijin

Diposting : 18 Jan 2017 | 13:02:21 WITA Kategori : Berita Lainnya

Dari 31 kos-kosan yang ada di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, sekitar 23 kos-kosan yang belum mengantongi ijin usaha. Parahnya, 23 kos-kosan yang belum mengantongi ijin usaha itu, sudah lama beridiri dan beroperasi di Kelurahan Ipilo. Padahal sebelumnya aparat Kecamatan Kota Timur telah melakukan sosialisasi, di tiap-tiap kelurahan soal pembuatan ijin usaha tersebut. Namun, apa yang disampaikan Camat Kota Timur Eladona Sidiki, saat melakukan sosialisasi tidak digurbris masyarakat setempat.

Kata Eladona, dari 28 kos-kosan yang belum mengantongi ijin usaha, ada sebagian yang masih melakukan proses pengurusan ijin usaha, dan lainnya belum memiliki sama sekali. Dan langkah yang dilakukan aparat kecamatan terhadap temuan tersebut, yakni memberkan tenggang waktu selama tiga pekan untuk mengurus ijin usaha. “Jika masih ditemukan lagi tidak memiliki surat ijin usaha, maka kami akan bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban, sekaligus penindakan,” ujar Eladona.

Selain itu tambah Eladona, dalam kegiatan pertemuan bersama pemilik kos-kosan, pihaknya juga telah menegaskan kembali soal Peraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2011, tentang pajak hotel, penginapat termasuk kos-kosan. Dimana dijelaskan dalam Perda tersebut, jika kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar, maka dikenakan pajak sebesar 5 persen dari biaya sewa perbulan. “Aturan ini wajib untuk dilaksanakan masing-masing pemilik kos-kosan, apalagi yang mengatur adalah Perda,” tutur Eladona.(SUMBER-RADAR)FOTO KUPING KANAN (2)

Tim Gabungan Sidak SIP Dokter di 4 Rumah Sakit

Diposting : 18 Jan 2017 | 13:00:41 WITA Kategori : Berita Lainnya

Kasus dokter gadungan yang sempat menjadi momok di semua media, menarik perhatian Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, untuk melakukan penertiban administrasi penunjang yang dimiliki dokter di setiap rumah sakit. Tidak terkecuali aksi inspeksi mendadak (Sidak) di empat rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo. Rabu (18/01) kemarin yang dilakukan tim gabungan diantaranya dari unsur Dinas Kesehatan Kota, BPJS, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IPA) dan Ikatan Bidan Indonesia (IDA).

Kata dr. Hj, Nur Albar Sp, PD, Finasim, sidak tersebut untuk mengantisipasi jangan sampai di setiap rumah sakit yang beroperasi di Kota Gorontalo, terdapat dokter, perawat dan bidan yang tidak terdaftar atau belum mengantongi Surat Izin Dokter, perawat dan bidan. Dan dari sidak yang kami lakukan di empat rumah sakit berbeda, diantaranya Rumah Sakit Siti Hadijah, Multazam, Bunda dan Rumah Sakit Islam, masih ditemukan perawat dan bidan belum mengantongi surat izin. “Hasil dari sidah yang kami lakukan ini belum kami lakukan perekapan, karena masih akan berlangsung sampai Kami besok (hari ini.red),” ujar Nur Albar.

Sementara itu salah satu penanggungjawab Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo dr. Hibriyoda menjelaskan, pihaknya berterma kasih pada tim gabungan terlebih pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Gorontalo yang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan Rumah Sakit Bunda. Termasuk terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo. Dan menurutnya, pelayanan terhadap masyarakat adalah yang utama, karena bagian dari aktivitas sehari-hari dari pihak medik. Sehingga standar pelayanan di rumah sakit ini, terus menjadi utama dari pihak pengelola rumah sakit. “Termasuk terakreditasi, terukur dengan terjamin mutu yang terbaik dan diakui pemerintah terhadap petugas medik yang ada di rumah sakit ini,” terang Hibriyoda.

Bahkan menurutnya, penerapan standar pelayanan dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu rumah sakit itu, dapat menghindari rumah sakit dari hal yang negativ. Seperti mereka yang belum lulus ujian, tersertifikasi dan belum memiliki pengalaman kerja. “Pelayanan yang kurang baik terjadi, karena minimnya tenaga profesional disuatu rumah sakit,” jelas Hibriyoda.(SUMBER-RADARFOTO A OPENING (1))

PKK-Pemkot Harus Bersinergi

Diposting : 18 Jan 2017 | 12:59:15 WITA Kategori : Berita Lainnya

Peran TP PKK Kota Gorontalo dalam bidang kesehatan begitu penting, selain karena PKK merupakan mitra Pemerintah Kota Gorontalo. Keberadaan PKK sampai dengan saat ini dinilai terus memberikan kontribusi penting, terhadap pelaksanaan program kesehatan yang dicanangkan Pemerintah Kota Gorontalo. Seperti program posyandu, imunisasi dan pencegahan pencemaran penyakit masyarakat, mulai dari DBD dan lain sebaginya.

Seperti yang diungkapkan Ketua TP PKK Kota Gorontalo Jusmiati Taha K Demak, tidak terkecuali program kesehatan terutama di tengah-tengah keluarga. Dimana menerutnya yang utama dan tidak bisa diabaikan, oleh setiap kader PKK. Apalagi sejak dahulu hingga saat ini, peran dan fungsi PKK tetap menjadi ujung tombak dalam pembinaan keluarga, dan rumah tangga. “Image bahwa PKK hanyalah organisasi sekadar ajang tempat berkumpulnya ibu-ibu, tentu sesuatu yang sangat keliru dan salah,” ujar Jusmiati.

Betapa pentingnya peran PKK tersebut, Walikota Gorontalo Marten A Taha pun, memiliki rencana dan program strategis untuk menjadikan PKK sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ke depan. Khususnya terkait dengan pembinaan ekonomi keluarga dan rumah tangga. Karena peran PKK tidak bisa diabaikan, dan semua peran PKK itu harus diperhitungkan. Peran PKK ini terutama dalam menunjang pelaksanaan program-program strategis, yang menjadi target Pemerintah Kota Gorontalo ke depannya.

“Dinas dan Badan akan rugi jika tidak menggandeng PKK dalam menjalankan program-program pokoknya. Mereka bisa membantu kita dalam melaksanakan program-program itu. Lihat saja, kinerja kader PKK sudah banyak yang mereka lakukan untuk daerah ini,” ungkap Marten.

Selain mendukung ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat, peran PKK dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus diberi ruang se luas-luasnya. Sebab, dewasa ini pemerintah telah menjadikan peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas utama program kesehatan. Karena itu, Pemerintah Kota Gorontalo sangat intens untuk menggalakkan program kesehatan ibu dan anak hingga pelosok daerah.

Terkait dengan program strategis di bidang kesehatan inilah, peran PKK harus menonjol sehingga menjadi salah satu ujung tombak terdepan dalam menyukseskan program kesehatan ibu dan anak. Tidak saja di wilayah perkotaan yang ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai, akan tetapi juga harus menjangkau hinga ke pelosok pedalaman di kelurahan. “Disinilah sebetulnya peran PKK tersebut tidak dapat dikesampingkan. Tanpa partisipasi PKK dan para anggotanya, berbagai program tersebut pasti akan berjalan tertatih-tatih. Sebab, PKK memiliki jangkauan dan jaringan hingga pelosok kelurahan yang barangkali memang sangat sulit dijangkau jalur birokrasi pemerintahan,” terang Marten.

Salah satu peran strategis PKK untuk mendukung program kesehatan adalah, bagaimana semua potensi yang dimiliki PKK dapat dilibatkan langsung guna meningkatan kesejahteraan, mendukung taraf hidup dan kesehatan keluarga mulai dari upaya menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan keluarga sejahtera, kekurangan gizi balita dan lain-lain. “Harapan kita angka ke depannya adalah, bagaimana angka kematian ibu saat ini bisa ditekan sehingga Kota Gorontalo tidak termasuk daerah yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia. Di sinilah kita harapkan PKK dapat pula memberdayakan semua potensi khususnya di bidang kesehatan tersebut,” tutur Marten.(SUMBER-RADAR)FOTO BANNER (7)

Berita Terkini