Dari 31, Ada 23 Kos-kosan di Ipilo Belum Berijin

Diposting : 18 Jan 2017 | 13:02:21 WITA Kategori : Berita Lainnya

Dari 31 kos-kosan yang ada di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, sekitar 23 kos-kosan yang belum mengantongi ijin usaha. Parahnya, 23 kos-kosan yang belum mengantongi ijin usaha itu, sudah lama beridiri dan beroperasi di Kelurahan Ipilo. Padahal sebelumnya aparat Kecamatan Kota Timur telah melakukan sosialisasi, di tiap-tiap kelurahan soal pembuatan ijin usaha tersebut. Namun, apa yang disampaikan Camat Kota Timur Eladona Sidiki, saat melakukan sosialisasi tidak digurbris masyarakat setempat.

Kata Eladona, dari 28 kos-kosan yang belum mengantongi ijin usaha, ada sebagian yang masih melakukan proses pengurusan ijin usaha, dan lainnya belum memiliki sama sekali. Dan langkah yang dilakukan aparat kecamatan terhadap temuan tersebut, yakni memberkan tenggang waktu selama tiga pekan untuk mengurus ijin usaha. “Jika masih ditemukan lagi tidak memiliki surat ijin usaha, maka kami akan bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban, sekaligus penindakan,” ujar Eladona.

Selain itu tambah Eladona, dalam kegiatan pertemuan bersama pemilik kos-kosan, pihaknya juga telah menegaskan kembali soal Peraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2011, tentang pajak hotel, penginapat termasuk kos-kosan. Dimana dijelaskan dalam Perda tersebut, jika kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar, maka dikenakan pajak sebesar 5 persen dari biaya sewa perbulan. “Aturan ini wajib untuk dilaksanakan masing-masing pemilik kos-kosan, apalagi yang mengatur adalah Perda,” tutur Eladona.(SUMBER-RADAR)FOTO KUPING KANAN (2)

Tim Gabungan Sidak SIP Dokter di 4 Rumah Sakit

Diposting : 18 Jan 2017 | 13:00:41 WITA Kategori : Berita Lainnya

Kasus dokter gadungan yang sempat menjadi momok di semua media, menarik perhatian Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, untuk melakukan penertiban administrasi penunjang yang dimiliki dokter di setiap rumah sakit. Tidak terkecuali aksi inspeksi mendadak (Sidak) di empat rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo. Rabu (18/01) kemarin yang dilakukan tim gabungan diantaranya dari unsur Dinas Kesehatan Kota, BPJS, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IPA) dan Ikatan Bidan Indonesia (IDA).

Kata dr. Hj, Nur Albar Sp, PD, Finasim, sidak tersebut untuk mengantisipasi jangan sampai di setiap rumah sakit yang beroperasi di Kota Gorontalo, terdapat dokter, perawat dan bidan yang tidak terdaftar atau belum mengantongi Surat Izin Dokter, perawat dan bidan. Dan dari sidak yang kami lakukan di empat rumah sakit berbeda, diantaranya Rumah Sakit Siti Hadijah, Multazam, Bunda dan Rumah Sakit Islam, masih ditemukan perawat dan bidan belum mengantongi surat izin. “Hasil dari sidah yang kami lakukan ini belum kami lakukan perekapan, karena masih akan berlangsung sampai Kami besok (hari ini.red),” ujar Nur Albar.

Sementara itu salah satu penanggungjawab Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo dr. Hibriyoda menjelaskan, pihaknya berterma kasih pada tim gabungan terlebih pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Gorontalo yang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan Rumah Sakit Bunda. Termasuk terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo. Dan menurutnya, pelayanan terhadap masyarakat adalah yang utama, karena bagian dari aktivitas sehari-hari dari pihak medik. Sehingga standar pelayanan di rumah sakit ini, terus menjadi utama dari pihak pengelola rumah sakit. “Termasuk terakreditasi, terukur dengan terjamin mutu yang terbaik dan diakui pemerintah terhadap petugas medik yang ada di rumah sakit ini,” terang Hibriyoda.

Bahkan menurutnya, penerapan standar pelayanan dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu rumah sakit itu, dapat menghindari rumah sakit dari hal yang negativ. Seperti mereka yang belum lulus ujian, tersertifikasi dan belum memiliki pengalaman kerja. “Pelayanan yang kurang baik terjadi, karena minimnya tenaga profesional disuatu rumah sakit,” jelas Hibriyoda.(SUMBER-RADARFOTO A OPENING (1))

PKK-Pemkot Harus Bersinergi

Diposting : 18 Jan 2017 | 12:59:15 WITA Kategori : Berita Lainnya

Peran TP PKK Kota Gorontalo dalam bidang kesehatan begitu penting, selain karena PKK merupakan mitra Pemerintah Kota Gorontalo. Keberadaan PKK sampai dengan saat ini dinilai terus memberikan kontribusi penting, terhadap pelaksanaan program kesehatan yang dicanangkan Pemerintah Kota Gorontalo. Seperti program posyandu, imunisasi dan pencegahan pencemaran penyakit masyarakat, mulai dari DBD dan lain sebaginya.

Seperti yang diungkapkan Ketua TP PKK Kota Gorontalo Jusmiati Taha K Demak, tidak terkecuali program kesehatan terutama di tengah-tengah keluarga. Dimana menerutnya yang utama dan tidak bisa diabaikan, oleh setiap kader PKK. Apalagi sejak dahulu hingga saat ini, peran dan fungsi PKK tetap menjadi ujung tombak dalam pembinaan keluarga, dan rumah tangga. “Image bahwa PKK hanyalah organisasi sekadar ajang tempat berkumpulnya ibu-ibu, tentu sesuatu yang sangat keliru dan salah,” ujar Jusmiati.

Betapa pentingnya peran PKK tersebut, Walikota Gorontalo Marten A Taha pun, memiliki rencana dan program strategis untuk menjadikan PKK sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ke depan. Khususnya terkait dengan pembinaan ekonomi keluarga dan rumah tangga. Karena peran PKK tidak bisa diabaikan, dan semua peran PKK itu harus diperhitungkan. Peran PKK ini terutama dalam menunjang pelaksanaan program-program strategis, yang menjadi target Pemerintah Kota Gorontalo ke depannya.

“Dinas dan Badan akan rugi jika tidak menggandeng PKK dalam menjalankan program-program pokoknya. Mereka bisa membantu kita dalam melaksanakan program-program itu. Lihat saja, kinerja kader PKK sudah banyak yang mereka lakukan untuk daerah ini,” ungkap Marten.

Selain mendukung ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat, peran PKK dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus diberi ruang se luas-luasnya. Sebab, dewasa ini pemerintah telah menjadikan peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas utama program kesehatan. Karena itu, Pemerintah Kota Gorontalo sangat intens untuk menggalakkan program kesehatan ibu dan anak hingga pelosok daerah.

Terkait dengan program strategis di bidang kesehatan inilah, peran PKK harus menonjol sehingga menjadi salah satu ujung tombak terdepan dalam menyukseskan program kesehatan ibu dan anak. Tidak saja di wilayah perkotaan yang ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai, akan tetapi juga harus menjangkau hinga ke pelosok pedalaman di kelurahan. “Disinilah sebetulnya peran PKK tersebut tidak dapat dikesampingkan. Tanpa partisipasi PKK dan para anggotanya, berbagai program tersebut pasti akan berjalan tertatih-tatih. Sebab, PKK memiliki jangkauan dan jaringan hingga pelosok kelurahan yang barangkali memang sangat sulit dijangkau jalur birokrasi pemerintahan,” terang Marten.

Salah satu peran strategis PKK untuk mendukung program kesehatan adalah, bagaimana semua potensi yang dimiliki PKK dapat dilibatkan langsung guna meningkatan kesejahteraan, mendukung taraf hidup dan kesehatan keluarga mulai dari upaya menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan keluarga sejahtera, kekurangan gizi balita dan lain-lain. “Harapan kita angka ke depannya adalah, bagaimana angka kematian ibu saat ini bisa ditekan sehingga Kota Gorontalo tidak termasuk daerah yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia. Di sinilah kita harapkan PKK dapat pula memberdayakan semua potensi khususnya di bidang kesehatan tersebut,” tutur Marten.(SUMBER-RADAR)FOTO BANNER (7)

Full Day School Bantu Orang Tua Awasi Anak

Diposting : 17 Jan 2017 | 10:16:51 WITA Kategori : Berita Lainnya

Mengenai penerapan sehari penuh sekolah, atau disebut Full Day School oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI. Mendapat dukungan penuh dari Ketua TP PKK Kota Gorontalo Jusmiati Taha K Demak, ketika ditemui media ini Selasa (17/01) kemarin. Karena menurut Jusmiati, program tersebut bukan hanya memberikan manfaat bagi pelajar dan pihak sekolah. Namun menambah tingkat pengawasan orang tua terhadap anak mereka, dalam mengikuti proses belajar di sekolah.

“Kebijakan baru yang diterapkan pemerintah pusat dan telah dijalankan Pemerintah Kota Gorontalo tersebut, tentu sangat baik. Karena sangat baik bagi semua pihak, mulai dari pelajarnya, guru, pihak sekolah dan orang tua siswa lebih khusus,” ujar Jusmiati.

Selain itu Jusmiati berharap, dalam penerapan program pendidikan ini, tentunya guru-guru harus siap dengan mata pelajaran yang berbeda-beda, dengan pola mengajar yang tidak sama pula. Sebab, karakter siswa di dalam ruang kelas itu tidak sama, apalagi dalam sehari penuh mereka harus meneriam pelajaran yang berbeda-beda. “Dan ini pula akan menghilangkan rasa kejenuhan siswa di dalam kelas,” terang Jusmiati.

Sementara itu Jusmiati jelaskan, di tubuh PKK sendiri, ada beberapa program pendidikan yang menjadi prioritas utama. Salah satunya, terus menunjukkan eksistensi sebagai organisasi wanita yang aktif membantu pemerintah, dengan menggelar kegiatan Penyuluhan Pendidikan Anak Remaja yang dilaksanakan di SMP, SMA sederajat. Dimana tujuan dari kegiatan penyuluhan pendidikan anak remaja ini, untuk mewujudkan program pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi emas. Sebagai penerus yang berkualitas, beriman, dan berbudi pekerti yang kedepannya mampu mengisi pembangunan bagi Indonesia khususnya bagi Kota Gorontalo. “Yakni membuat para remaja termotivasi untuk selalu berpikiran maju agar kelak menjadi orang sukses. Dan menghilangkan pemikiran – pemikiran negatif, yang membuat pesimis dalam menghadapi hidup,” tutur Jusmiati.(SUMBER | HUMAS) FOTO KUPING KIRI (5)

Pimpin Apel Korpri, Budi Ingatkan Soal Tugas ASN

Diposting : 17 Jan 2017 | 10:14:55 WITA Kategori : Berita Lainnya

Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merupakan manifestasi sebagai pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo. Sehingga Wakil Walikota Gorontalo dr. Charles Budi Doku berharap, semoga melalui apel yang dipimpinya tersebut, akan memberikan semangat dan dorongan baru pada semua ASN. Sebagai aparatur yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat, dimana tugas tersebut sudah menjadi pilihan hidup semua ASN.

“Organisasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen Pemerintahan Kota, yang di dalamnya terdapat dharma bakti berkaitan dengan tugas kedinasan yang wajib dilaksanakan setiap ASN,” ujar Budi Doku.

Memang Budi Doku akui, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang belum lama dilalukan Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, memberikan dampak terhadap kinerja ASN. Namun sebagai abdi Negara dan masyarakat, Budi berharap, ASN harus tetap eksis dalam memaksimalkan kinerjanya. Terlebih dalam mensukseskan program unggulan yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Gorontalo, yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Dan pihaknya mengapresiasi kinerja ASN yang sampai dengan saat ini masih semangat bekerja, meski begitu banyak dinamika yang harus dihadapi. “Ini adalah pilihan hidup, dan tanpa ASN, program yang dicanangkan Pemerintah Kota bukanlah apa-apa,” terang Budi Doku.

Kemudian menganai pelaksanaan delapan program gratis dari lahir sampai mati, Budi Doku menilai masih banyak kekurangan. Tidak terkecuali persoalan jumlah penduduk sejak tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Yakni di tahun 2013 mencapai 208 ribu sekian dan menurun di tahun 2016 sebanyak 197 ribu. “Melihat dari jumlah tersebut, tentunya ada masalah dalam pemubuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen masyarakat lainnya. Sehingga saya beberapa hari lalu saya meminta pihak instansi terkait, agar secepatnya melakukan infentarisir kembali, jangan sampai ada yang ganda dalam pengurusan katur tersebut. Karena jumlaj penduduk ini secara garis besar berpengaruh terhadap perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemeirntah Kota,” jelas Budi Doku.

Dan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Korpri, Budi tekankan agar semua ASN agar tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan harus memiliki keberpihakan terhadap nasib masyarakat secar utuh, serta bersikap netral baik dalam menjalankan tugas dan wewenang. “Jadi kita harus memperhatikan nasib dari masyarakat, karena kita duduk disini adalah amanah dari Allah dan masyarakat Kota,” tutur Budi Doku.(SUMBER | HUMAS)
FOTO A KUPING KANAN (1)

SKPD Diminta Hadir Dalam Musrenbang Kelurahan

Diposting : 17 Jan 2017 | 10:11:20 WITA Kategori : Berita Lainnya

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, yang saat ini sudah dimulai 50 kelurahan se Kota Gorontalo. Tentu bukan hanya membahas program yang di rencanakan Pemerintah Kelurahan itu sendiri, namun juga menarik usulan program yang diberikan masyarakat pada pihak kelurahan. Baik itu berkaitan dengan infrastruktur, lingkungan, perekonomian sampai dengan kesejahteraan masyarakat.

Nah, berkaitan dengan kegiatan tersebut dan dengan adanya pengalokasian dana kelurahan sebesar Rp 500 Juta di masing-masing kelurahan. Pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan tersebut menurut Kepala Bappeda Kota Gorontalo Dr. Ir. Hi, Ismail Madjid M.Tp, harus dihadiri Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Seperti Dinas PUTR Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota dan lain sebagainya. Agar masing-masing instansi tersebut selain dapat mensosialisasikan program yang sudah ada, juga dapat mensingkronkan program yang diusulakan masyarakat ketika pada pelaksanaan kegiatan itu. “Sehingga ketika dilakukan pembahasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, semua program yang diusulkan sama dan tidak ada yang menyimpang dari aturan,” ujar Ismail.

Selain itu tambah Ismail, kehadiran dari masing-masing instansi terkait tersebut juga dapat memberikan pemahaman pada masyarakat, tentang pelaksanaan program yang dilaksanakan instansi itu sendiri. Seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, yang menangani soal sampah masyarakat. Demikian pula dengan instansi yang menangani masalah permukiman kumuh, dapat memberikan hal yang sama ketika hadir dalam musrenbang kelurahan. “Ini Harus ditindak lanjuti, agar kedepannya tidak ada persoalan ketika program kegiatan yang telah disepakati bersama ini dilaksanakan oleh aparat kelurahan sebagai garda terdepan pelaksana program Pemerintah Kota Gorontalo,” tutur Ismail.(SUMBER | HUMAS)
FOTO KUPING KANAN (1)

12 Tim Khusus DLH Siap Tekan Pungli | Penyerahan Surat Tugas dan tanda pengenal yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota pada 12 anggota tim khsusu DLH.

Diposting : 17 Jan 2017 | 00:26:36 WITA Kategori : Berita Lainnya

Meski Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah dibentuk, belum tentu bisa menekan praktek-praktek menyimpang dari aturan tersebut. Maka dari itu, untuk memperkuat tim Saber Pungli yang belum lama ini dikukuhkan Walikota Gorontalo Marten A Taha, di ruang Aula Kantor Pemerintah Kota. Dinas Lingkugan Hidup (DLH) Kota Gorontalo membentuk tim khusus dalam melakukan penagihan retribusi sampah, di masing-masing wilayah, yang bertujuan untuk menekan terjadinya parktek pungli retribusi terhadap masyarakat.

Hal ini seperti terlihat dari acara penyerahan surat tugas serta tanda pengenal yang sah, oleh Kadis Lingkungan Hidup Kota Junaedi K Demak, pada 12 petugas retribusi sampah di Kantor DLH Kota Gorontalo. Kata Junaedi, pembentukan tim khusus ini selain untuk membantu pencapaian target pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah, juga meminimalisir oknum-oknum yang sering melakukan praktek pungli. “Petugas ini resmi, bukan hanya didasari oleh surat tugas dan tanda pengenal. Namun mereka melaksanakan tugas tersebut, sudah sesuai dengan aturan yang ada baik Perda dan Perwako,” ujar Junaedi.

Lebih lanjut Mantan Camat Kota Timur ini jelaskan, untuk penagihan retrbusi sampah pada masyarakat itu berfarisasi, dari Rp 30 ribu sampai Rp 5 Ribu. Kalau tarif di atas Rp 10 ribu keatas tersebut, merupakan retribusi yang dikenakan pada perusahaan swasta dan toko-toko. Sedangkan bagi masyarakat umum, atau dikenal dengan sampah masyarakat, hanya dikenakan tarif Rp 5 ribu dalam sebulan. “Jika dilapangan tim kami menemukan ada oknum yang melakukan parktek pungli, maka langsung akan ditindaki dan diserhakan pada pihak berwajib,” tutur Junaedi.(SUMBER | HUMAS)FOTO KAKI

Sebut Rakyat Pendongkrak Perekonomian CBD Ajak Warga Gunakan Layanan Loka

Diposting : 17 Jan 2017 | 00:24:58 WITA Kategori : Berita Lainnya

Masyarakat merupakan penentu maju tidaknya suatu daerah, tidak terkecuali soal perkembangan perekonomian di Kota Gorontalo. Maka dari itu Wakil Walikota Gorontalo dr Charles Budi Doku mengajak, masyarakat untuk terus mendongkrak perekonomian di Kota Gorontalo melalui penggunaan layanan lokal. Seperti travel penyedia jasa maskapai penerbangan, terminal atau Perusahaan Otomotif (PO) angkutan umum dan jasa pengiriman barang lokal.

Hal tersebut menurut Budi Doku, bukan hanya membantu Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi memberikan manfaat bagi masyarakat sendiri. Sebab partisipasi yang diberikan masyarakat melalui penggunaan jasa pelayanan lokal tersebut, nantinya akan digunakan sebagai anggaran untuk meningakatkan kebutuhan masyarakat, terlebih mereka yang berstatus sebagai pedagang. “Kalau disebut ini merupakan program dari rakyat untuk rakyat,” ujar Budi Doku.

Bahkan tambah Budi Doku, jika masyarakat mulai memahami proses dan cara kerja dari jasa pelayanan tersebut, dengan sendirinya masyarakat akan merasa terpanggil untuk menyediakan jasa pelayanan itu, untuk dijadikan sebagai usaha baru. Dan pihaknya sebagai Pemerintah Daerah, siap untuk menyediakan pelayanan dalam pengurusan ijin usaha, yang diketahui disediakan secara gratis. “Jika masyarakat termotivasi untuk membuka usaha pelayanan jasa lokal, kami pemerintah siap untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengurusan ijin usaha. Apalagi dalam pengurusan ijin usaha tersebut, sudah gratis di Pemerintah Kota Gorontalo,” tutur Budi Doku.(SUMBER | HUMAS) FOTO KUPING KIRI (4)

Ubah Jam Kerja, Pasukan Kuning Banyak Perubahan

Diposting : 17 Jan 2017 | 00:22:46 WITA Kategori : Berita Lainnya

Perubahan jam kerja ditubuh petugas kebersihan Kota Gorontalo, atau kerap disebut ‘Pasukan Kuning’, memberikan kemajuan yang signifikan. Baik terhadap personil pasukan kuning itu sendiri, program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota dan khususnya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan dari pemerintah. Dimana dalam jam kerja baru tersebut, 300 petugas kebersihan ini dibagi dalam beberapa sif, mulai pagi hari, siang, sore hingga malam hari. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Juanedi K Demak, ketika ditemui media ini Senin (16/01) kemarin di ruang kerjanya.

“Perubahan jam kerja pasukan kuning ini baru kami gelar dua pekan kemarin, namun hasilnya sudah memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kinerja dari pasukan kuning, dan masyarakat merasa puasa akan pelayanan yang diberikan mereka. Sebab, dalam setiap sif yang dikerjakan, semua personil memberikan kinerja yang baik,” ujar Juanedi.

Kabar gembira itu membuat Mantan Camat Kota Timur ini tidak berhenti untuk berinovasi, dan kedepannya dibidang kebersihan lingkungan ini akan ia tata lebih baik dari sebelumnya. Tidak terkecuali akan menyediakan tim khusus untuk melakukan patroli sampah, di semua wilayah Kota Gorontalo yang terbagi dalam sembilan kecamatan dan 50 kelurahan. “Tim khusus yang nantinya akan kami bentuk tersebut, bukan hanya bertugas mengontrol sampah masyarakat apakah sudah diangkut atau belum, namun akan menjadi ujung tombak Pemerintah Kota dalam mensosialisasikan program hidup bersih di masing-masing wilayah,” tutur Juanaedi.(SUMBER | HUMAS)

2017, Pemkot Target Raih Adipura Karya

Diposting : 17 Jan 2017 | 00:21:42 WITA Kategori : Berita Lainnya

Jangan pernah merasa puas dengan prestasi yang diraih saat ini, tapi teruslah berkreatifitas dan berinovasi untuk daerah dan masyarakat yang sama-sama kita cintai. Kalimat pembuka ini seperti yang diungkapkan Walikota Gorontalo Marten A Taha, ketika menyampaikan sambutan pemerintah daerah, dalam acara syukuran atas peraiahan Piala Adipura Kirana 2016 lalu di ruang gedung Bele Lo Yiladiah Kota Gorontalo. Dan berkat sepenggal kalimat tersebut, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dil lingkup Pemerintah Kota, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota, termotivasi dan menargetkan untuk meraih Piala Adipura Karya di 2017. Dengan cara meningkatkan program kerja yang lebih mengarasa pada pelayanan masyarakat, serta kebersihan lingkungan di setiap wilayah.

Seperti kata Kepala DLH Kota Gorontalo Junaedi K Demak, ketika ditemui di ruang kerjanya Senin (16/01) kemarin, bahwa untuk mensukseskan program kerja di tubuh instansi yang dinahkodianya tersebut, tentu tidak harus bekerja sendiri. Namun membutuhkan bantuan serta dukungan dari semua stake holder temasuk masyarakat, agar target yang diharapkan tercapai. Seperti partisipasi dari masyarakat yang kurang lebih 60 persen terhadap pelaksanaan program kebersihan lingkungan di masing-masing wilayah. “Program ini saat ini sudah berjalan, dan perubahannya sudah terlihat dari masing-masing wilayah baik kecamatan dan kelurahan. Hanya saja kami akan lebih mempermantap, untuk mengajak masyarakat dapat berpartisipasi penuh terhadap pelaksanaan program kebersihan lingkungan. Mulai dari penerapan jam buang sampah, sampai dengan program kebersiha di lingkungan rumah masing-masing,” ujar Junaedi.

Lebih lanjut Junaedi jelaskan, bukan hanya Piala Adipura Karya yang menjadi target Pemerintah Kota saat ini, tapi program Kota Bersih Lingkungan di 2019, juga merupakan salah satu target utama yang diprioritaskan instansinya. Maka dari itu, setelah secara resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota, banya terobosan baru yang dilakukannya bersama jajarannya, untuk menggapai target tersebut. “Untuk mencapai semua target ini, saya pertaruhkan jabatan saya. Jika tidak capai, saya siap undur diri dari jabatan ini,” tutur Junaedi.(SUMBER | HUMAS) FOTO A OPENING

Berita Terkini