Ismail : Musrenbang Dilaksanakan Berjenjang

Diposting : 15 Jan 2017 | 10:20:35 WITA Kategori : Berita Lainnya

Musyarawah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) dilingkup Pemerintah Kota Gorontalo sampai dengan jajaran tingkat bawah, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kata Kepala Bappeda Kota Gorontalo Dr. Ir. Hi, Ismail Madjid M.Tp, akan dilaksanakan secara bertahap atau berjenjang. Agar program kegiatan yang direcanakan masing-masing pemangku kepentingan, berjalan dengan baik dan sejalan dengan RPJD Pemerintah Kota Gorontalo, serta tepat sasaran.

Seperti Musrenbang tingkat Kelurahan ungkap Ismail Madjid, yang akan dilakasanakan pada Januari. Kemudian di bulan kedua tahun ini pada Februari nanti, akan dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan, dan memasuki Bulan Marten kegiatan yang sama ditingkat SKPD. “Musrenbang adalah forum perencanaan program, yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Sehingga saya harapkan, pada pelaksanaan musrenbang tingkat keluraha ini, tidak hanya dihadiri aparat kelurahan serta LPM. Tapi haru disaksikan semua elemen masyarakat, karena lokasi pelaksanaannya tidak harus di Kantor Kelurahan,” ujar Ismail Madjid.

Hal tersebut ditegaskan Ismail Madjid, agar dalam forum tersebut masyarakat dapat memeberikan kontribusi pikiran, terhadap program kerja yang nantinya akan dilaksanakan kelurahan dan LPM. Apalagi menurut Ismail, kelurahan merupakan garda terdepan pelaksanaan program visi misi Pemerintah Kota Gorontalo, sehingganya hal tersebut ia minta agar dapat diperhatikan dan ditindak lanjuti. “Selama ini dari hasil evaluasi yang kami lakukan, program yang dilaksanakan aparat kelurahan, minim usulan dari masyarakat dan murni merupakan usulan yang diberikan pemerintah daerah, baik Kota dan Provinsi Gorontalo,” terang Ismail Madjid.

Selain itu tambah Ismail, pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan tersebut agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sehingga kedepannya, tidak akan menggaggung aktifitas pelaksanaan kegiatan yang sama di tingkat Kecamatan. Kemudian pengalokasian dana kelurahan sebesar Rp 500 juta di masing-masing kelurahan, menurut Ismail Madjid, dapat dijadikan sebagai dorongan aparat kelurahan pada masyarakat. Untuk meminta partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan, yang tentunya dapat diterima dan merupakan komitmen bersama. “Kesepakatan itu harus memberikan dampak besar terhadap pelaksanaan program yang dilakukan kelurahan, bahkan harus memberikan dampak baik untuk masyarakat,” jelas Ismail Madjid.

Contohnya kata Ismail Madjid, dapat mencegah persoalan yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat, seperti mengenai sampah, infrastruktur dan lain sebagainya. “Jika dalam program kegiatan kelurahan ada usulan dari masyarakat, dan pelaksanaannya baik juga memberikan dampak positif terhadap daerah, pemerintah terlebih masyarakat, saya yakin di masing-masing kelurahan tidak akan ada lagi persoalan klasik,” tutur Ismail Madjid.(SUMBER | HUMAS)FOTO KUPING KANAN (1)

Dukung Aksi PPK, Pemkot Bentuk Tim Khusus

Diposting : 15 Jan 2017 | 10:18:21 WITA Kategori : Berita Lainnya

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dewasa ini terus mejadi momok berat, yang dihadapi pemerintah. Tidak terkecuali Pemerintah Kota Gorontalo, yang menganggap aksi pelanggaran hukum tersebut, adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Dan untuk menekan angka oknum pelaku tindak KKN tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo telah mengeluarkan beberapa payung hukum. Termasuk surat edaran yang telah diterbitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI No. 356/4429/SJ, tentang pedoman pelaksanaan aksi pencegahan dan pemeberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2016-2017.

Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Gorontalo Deddy Kadullah, surat edaran tersebut merupakan penjaraban dari Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2012. Tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025, dan jangka menengah tahun 2012-2014. Dimana mengamanatkan bahwa, kementerian dan pemerintahan daerah harus melaksanakan peraturan tersebut, melalui aksi pencegahan dan pemerbatasan korupsi yang ditetapkan setahun sekali. Yang telah dikuatkan melalui Instruksi Presiden RI No. 10 tahun 2016, AKSI PKK Tahun 2016-2017. “Dengan turunnya edaran tersebut, maka pemerintah daerah termasuk Kota Gorontalo wajib untuk melaksanakan amanat Mendagri RI, sesuai dengan instrumen yang diedarkan,” ujar Deddy.

Dan Pemerintah Kota tambah Deddy, telah menindak lanjuti hal tersebut melalui rapat perdana pembentukan TIM Koodrinasi Aksi Pencegahan dan pemberantasan koruspi, Jumat (13/01) pekan kemarin di ruang kerjanya. “Tim ini dikeuai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Zainuddin Rahim, dimana dalam pertemuan tersebut semua hal termasuk mengenai teknis penjabaran tugas dan fungsi masing-masing personil tim, telah dijabarkan. Bahkan kami telah mempersiapkan rencana Aksi PKK tahun 2016, dan menyusun rencana aksi PPK Pemerintah Kota,” jelas Deddy.

Kemudian secara rinci Deddy jelaskan, ada empat pokok yang nantinya akan jadi bahan acuan penialaian aksi PPK tersebut. Diantaranya pemilihan seluruh kewenangan penertiban izin dan non izin di daerah, serta mengintegrasikan layanan perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kedua pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola, baik informasi dan dokumentasi utama serta pembantu, ke tiga transpaaransi dan akuntabel dalam menganalisis pengadaan barang dan jasa. Terakhir, transparansi terhadap penyaluran serta penggunaa dana hibah dan bantuan sosial. “Untuk pelaporan pelaksanaan aksi PPK ini, menggunakan sistem online yang pengimputan datanya dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali, dengan istilah B03, B06, B09 dan B12,” tutur Deddy.(SUMBER | HUMAS) FOTO OPENING (4)

Generasi Muda Mulai Mencitai Subuh Berjamaah

Diposting : 15 Jan 2017 | 10:16:53 WITA Kategori : Berita Lainnya

Program sholat subuh berjamaah saat ini bukan hanya menjadi kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo, namun sebagian pemuda mulai mencintai dan melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti halnya pelaksanaan sholat subuh berjamah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Jumat (06/01) pekan kemarin di Masjid Sabilulrasyad Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Meskipun hawa dingin menyelimuti kala waktu sepertiga malam tersebut, tidak dapat membendung niat para mahasiswa dan civitas UNG yang dibadani langsung oleh Rektor UNG untuk memenuhi panggilan azan berkumandang bertanda telah masuk waktu subuh.

Walikota Gorontalo Marten A Taha, selaku perintis program tersebut turut hadir berbaur dengan jamaah mesjid dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dikesempatan itu Marten menunjukan kebanggaan yang sangat tinggi, kepada seluruh civitas UNG yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan religius itu. “Saya sangat mengapresiasi dengan semangat dan kemauan yang kuat para pemuda untuk melaksanakan kegiatan religius seperti saat ini. Karena dengan melaksanakan sholat fardu sebagaimana kewajiban kita, sebagai seorang muslim akan dapat membentuk kepribadian yang disiplin, moralitas, serta integritas manusia yang baik secara lahiriah, secara fisik. Demikian pula akan menjaga kesehatan dengan gerakan – gerakan sholat, dan beredarnya darah secara teratur,” ujar Marten.

Lebih lanjut beliau mengatakan generasi muda sekarang ini adalah miror, atau gambaran generasi yang akan datang. Untuk itu melalui program religius seperti ini, akan sangat bermanfaat jika mendidik dan menempatkan jati diri para pemuda yang senantiasa melakukan hal-hal yang positif. “Bukankah sholat adalah tiang agama, apabila sholatnya baik maka seluruh amal ibadahnyapun akan menjadi baik,” ungkap Marten saat memberikan ceramah agama.

Mengenai program tersebut tambah Marten, pihaknya akan lebih mengintensifkan dengan melakukan sholat berjamaah secara mobile, di seluruh wilayah Kota Gorontalo. Karena menurutnya, program religi yang dicanangkan dan menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota tersebut, telah memberikan dampak baik terhadap kinerja pemerintah dan pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan pemerintah. “Karena pahalanya besar, maka dampaknya pun terhadap pelaksanaan program pemerintah yang pro rakyat, begitu besar,” tutur Marten.(SUMBER | HUMASFOTO BANNER (4))

Rp 500 Juta Perkelurahan Action

Diposting : 14 Jan 2017 | 04:28:49 WITA Kategori : Berita Lainnya

Program Pemerintah Kota Gorontalo dalam memberikan ruang bagi 50 kelurahan se Kota Gorontalo, terlibat dalam melakukan pembangunan telah ditempuh melalui kebijakan yang startegis. Masing-masing kelurahan digolontorkan sebanyak Rp 500 juta, oleh Pemerintah Kota Gorontalo di tahun 2017. Kebijakan itu telah ditindak lanjuti Pemerintah Kota Gorontalo Kamis (12/01) kemarin, dimana Walikota Gorontalo Marten A Taha, mengumpulkan 50 lurah beserta perangkatnya tidak terkecuali RT/RW. Dalam kegiatan rapat koordinasi, bersama pemanfaatan dana kelurahan tersebut di gedung Bele Liyiladiah Rudis Walikota Gorontalo.

Menurut Marten, niat baik pemerintah daerah ini telah diikuti dengan petunjuk teknis (Juknis), pemanfaata dana kelurahan itu. Sehingga dengan adanya dana tersebut, masing-masing kelurahan akan memiliki anggaran operasionalnya, Ketua TP PKK Kelurahan demikian. Termasuk aparat BPD, LPM hingga pengurus RT/RW dan Karang Taruna di masing-masing kelurahan tersebut. “Anggaran kelurahan ini akan memberikan porsi untuk anggaran keswadayaan, yang besarannya sedikit berbeda dengan anggaran kelurahan yakni mecapai Rp 225 juta hingga Rp 357 juta,” ujar Marten.

Dengan adanya anggaran keswadaan ini tambah Marten, semua lurah dapat mengembangkan potensi yang ada masing-masing wilayah. Mulai dari bentuk infrastruktur, sampai dengan pengembangan disktor perekonomian. Dan program pengembangan potensi wilayah tersebut, tentu bukan program yang dicanangkan Pemerintah Nasional, agar pelaksanaan program tersebut tidak tumpang tindih. Serta semua pelaksanaan program pengembangan yang dilakuka kelurahan, Marten berharap, agar terkoordinasi dengan instansi terkait. Sehingga program yang dilaksanakan aparat kelurahan tersebut, tapat sasaran dan juknisnya jelas. “Maka kalau bangun infrastruktur, tentu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, begitupun seterusnya,” terang Marten. (SUMBER | HUMASFOTO KUPING KIRI (2))

Kelulusan Pelajar Kota, Peringkat 5 Nasional

Diposting : 14 Jan 2017 | 04:26:59 WITA Kategori : Berita Lainnya

Tingkat kelulusan pelajar di Kota Gorontalo yang mencapai 100 persen di 2016 kemarin, tidak hanya menjadi bukti rill bahwa mutu dan kualitas pelajar di Kota sudah setara dengan mereka yang menuntut ilmu di tingkat Nasinal. Tapi ini menjadi dasar, bahwa Pendidikan Kota mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang mampu membawa daerah lebih baik. Hal tersebut tidak hanya diakui Pemerintah Kota Gorontalo sebagai penanggungjawab atas pelaksanana semua program pendidikan, tapi diakui Pemerintah Pusat dan memberikan penghargaan tinggi atas peningkatan tersebut.

“Tingkat kelulusan 100 persen pelajar Kota Gorontalo memberikan inetgritas Pendidikan di Kota Gorontalo menduduki peringkat 5 Nasional,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Dr. Hi, Abram Badu, S.Pd, M.Pd, ketika ditemui Radar Gorontalo Senin (09/01) kemarin.

Tidak hanya itu tambah Abram Badu, jika di 2016 kemarin lembaga Pendidikan Kota hanya beberapa jenjang pendidikan saja yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Di 2017 ini sesuai dengan target yang telah dicapai Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan Kota, semua lembaga pendidikan kota siap melaksanakan UNBK. Dan kesiapan tersebut tidak hanya dari segi fasilitas yang disiapkan masing-masing lembaga pendidikan, tapi pelajar yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri siap menyambut ujian yang menggunakan Informasi Teknologi (IT) tersebut. “Ini membuktikan bahwa tingkat kejujuran siswa yang ada di masing-masing lembaga pendidikan yang ada di Kota Gorontalo sudah tinggi, dan kami menargetkan di 2018 nanti akan menduduki peringkat teratas. Apalagi semua lembaga pendidikan di kota rata-rata sudah terakreditasi, dan ini menjadi penunjang bagi lembaga pendidikan itu sendiri, dalam mencapai target yang dicita-citakan,” tutur Abram.(SUMBER | HUMASFOTO KUPING KANAN)

Gubernur Cup II Lomba Catur Dimulai

Diposting : 14 Jan 2017 | 04:25:23 WITA Kategori : Berita Lainnya

FOTO (2)Tak hanya sekedar menghadiri ajang lomba catur tingkat Provinsi, Walikota Gorontalo Marten A Taha pada kesempatan itu turut mengikuti lomba tersebut. Diaman sebagai simbol, bahwa lomba yang menghadirkan atlet dari Makasar, Manado sampai Papua itu, sudah dimulai. Menurut Marten, kompetensi seperti ini sangat baik dilaksanakan, apalagi pesertanya bukan hanya yang berusia dewasa tapi ada masih duduk dibangku SMP. “Semoga lomba catur ini dapat melahirkan atlet hebat, yang mampu membawa nama Gorontalo sampai ke tingkat Nasional,” ujar Marten.

Senada ditambahkan Ketua Koni Provinsi Gorontalo Rustam Akili, bahwa sebelumnya kegiatan ini sudah lama direncanakan Koni Provinsi Gorontalo, namun karena terkendala dengan beberapa hal termasuk anggaran, sehingga baru kali ini dilaksanakan. “Semua masyarakat Gorontalo menyukai olahraga seperti ini, tak heran jika di Gorontalo banyak orang yang mentalnya baik. Dan saya berharap semua peserta dapat menjunjung tinggi sportifitas, agar pelaksanaan kegiatan ini berlangsung baik,” terang Rustam.

Dengan digelarnya kejuaraan ini, imbuh Rustam, sangat diharapkan atlet-atlet catur dapat memperoleh kesempatan untuk menimba pengalaman bertanding, sebagaimana pahami pengalaman bertanding senantiasa diperlukan untuk meningkatkan prestasi. Diharapkannya lagi, kepada seluruh atlet catur yang mengikuti kejuaraan catur, untuk menjalani setiap pertandingan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportifitas. “Saya berharap kejuaraan ini menjadi jalan bagi lahirnya prestasi-prestasi baru yang lebih tinggi. Mungkin kita boleh berharap akan lahir grand master catur baru yang siap mengharumkan nama Gorontalo pada even-even regional nasional,” pungkasnya. (SUMBER | HUMASFOTO OPENING (3))

Walikota Gorontalo Marten A Taha, ketika bersama masyarakat.

Diposting : 14 Jan 2017 | 04:23:16 WITA Kategori : Berita Lainnya

FOTO (1) Sejak pertama kali disahkan Dinas Pangan Kota Gorontalo, merupakan salah satu instansi baru dilingkup Pemerintah Kota Gorontalo, yang dibentuk melalui perumusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru 2017. Terus melakukan koordinasi dengan jajaran instansi lainnya, termasuk TP PKK Kota Gorontalo merupakan mitra kerja dari Pemerintah Kota. Dimana tujuan dari koordinasi tersebut, tidak lain untuk mensukseskan program lapangan yang dilakukan instansi tersebut, melalui dukungan penuh dari PKK Kota Gorontalo.

Demikian yang diungkapkan Kepala Dinas Pangan Kota Gorontalo Tomy Jahya, ketika ditemui media ini usai menggelar pertemuan dengan Ketua TP PKK Kota Gorontalo Jusmaitia Taha K Demak, di ruang kerja kepala dinas Jumat (13/01) kemarin. “Sejumlah program yang ada di tubuh Dinas Pangan Kota, itu ada kaitannya dengan program yang digagas TP PKK Kota. Sehingga kedepannya dalam pelaksanaan rangkaian program tersebut, kami sangat membutuhkan dukungan dari TP PKK, agar program yang dilaksanakan terlaksana denga baik dan tepat sasaran,” ujar Tomy.

Hal tersebut diakui Ketua TP PKK Kota Jusmiati Taha K Demak, bahwa diaman koordinsi tersebut bukan hanya dapat mempengaruhi sukses tidaknya program yang ada di masing-masing instansi, yakni Dinas Pangan dan PKK sendiri. Tapi ada erat kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan dan lahan, yang dapat berpengaruh pada program ketahanan pangan di Kota Gorontalo. “Sinergitas ini saya harapkan akan terus berkelanjutan dan dapat memberikan pangaruh yang baik. Mulai dari program yang dicanangkan, sampai pada masyarakat sebagai penerima,” tutur Jusmiati.(SUMBER | FOTO A (1)HUMAS)

Dishub Optimalkan Operasi

Diposting : 13 Jan 2017 | 00:37:31 WITA Kategori : Berita Lainnya

Belum lama dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Darat, sudah banyak program kerja yang dilakukan Iskandar Moerad, bersama jajarannya. Terlebih dalam penegakan aturan lalulintas perhubungan darat, atau dikenal dengan operasi yang beberapa hari ini terus dioptimalkan Dinas Perhubungan.

Seperti yang terlihat di Jalan komplek pasar Sentral Kota Rabu (10/01) kemarin, dimana puluhan aparat gabungan diantaranya anggota Dinas Perhubungan, POM TNI AD, Satlantas Polres Gorontalo Kota, melakukan operasi lalulintas. Hal tersebut kata Mantan Kepal Dinas Satpol PP itu, untuk meminimalisir pengemudi kendaraan angkutan umum, yang sering melanggar aturan lalulintas perhubungan darat. Tidak terkecuali bagi mereka pengemudi truk berkapasitas besar, agar tidak lagi melintasi jalu yang salah dan tepat waktu ketika melintasi jalan yang ada di perkotaan. “Sudah puluhan kendaraan angkutan umum yang kami tindaki, karena melanggar aturan. Namun sampai dengan saat ini kami masih melakukan perekapan berapa jumlah yang melanggar aturan,” ujar Iskandar.

Tidak hanya itu tambah Iskandar, kedepan nanti seiring dengan penyusunan program kegiatan strategis, pihaknya juga akan memaksimalkan kegiatan operasi bagi angkutan umum yang sering melahirkan terminal bayangan. Dan menurutnya ini penting untuk ditindak lanjuti, sebab dampak dari terminal bayangan sangat besar bagi terminal-terminal yang ada di Kota Gorontalo. Bahkan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo kedepan. “Jika tidak ditindaki, maka mereka akan terbiasa melakukan pelanggaran. Jika operias ini terus dimaksimalkan, maka bukan hanya mampu meminimalisir kasus tersebut, tapi bisa menghilangkan kebiasaan supir angkutan umum yang melanggar aturan itu. Dan saya berharap, masyarakat termasuk pengemudi angkutan umum, dapat mendukung semua program kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan,” tutur Iskandar.(SUMBER|HUMASFOTO KUPING KIRI (1)

FOTO KUPING KIRI (1))

SKPD Diminta ‘Berkaca” Dari Rilis Ombudsman

Diposting : 13 Jan 2017 | 00:33:20 WITA Kategori : Berita Lainnya

Pelayanan publik di tubuh Pemerintah Kota Gorontalo yang sempat dirilis Ombudsman RI Gorontalo beberapa pekan kemarin, ternyata masih menjadi bola panas di lingkup Pemerintah Kota. Padahal diketahui, persoala ini sudah dibahas antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan Ombudsman. Ketika pihak Obudsman menyerahkan hasil rilis tersebut pada Pemerintah Kota, yang dihadiri sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) Kota.

Bahkan untuk menindak lanjuti hal tersebut, Wakil Walikota Gorontalo dr. Budi Doku meminta, agar pihak Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melakukan riset dan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap program yang dicanangkan Pemerintahan Marten – Budi (MaDu). Karena menurutnya selaku publik service, tentunya segala kepentingan publik harus menjadi hal yang prioritas. Tidak terkecuali pelaksanaan delapan program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Kota, yang perlu dievaluasi. “Saya minta pihak UNG untuk melakukan riset terhadap jalannya roda Pemerintahan MADU,” ujar Budi Doku.

Berkaca dari data rilis yang dilakukan Ombudsman tambah Budi Doku, yang diketahui masuk dalam daftar zona merah, tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi semua SKPD. Dan untuk menindak lanjuti isi dari rilis itu, kinerja semua SKPD harus dievaluasi kembali, baik secara internal maupun eksternal. “Hasil dari evaluasi ini, nantinya akan menjadi bahan masing-masing SKPD untuk terus meningkatkan kinerjanya, agar terfokus dan tuntas,” tutur Budi Doku.(SUMBER|HUMAS)

400 Unit Rumah Layak Huni Segera Dibangun

Diposting : 13 Jan 2017 | 00:29:54 WITA Kategori : Berita Lainnya

Setelah sukses membangun 400 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu, yang digagas dalam program BSPS tahun 2016 kemarin. Pemerintah Kota Gorontalo kembali menagetkan untuk membangun rumah layak huni bagi mereka yang kurang mampu, dengan jumlah yang sama. Hal tersebut selain menjadi wujud dalam merealiasikan program Pemerintah Kota, yang bertujuan untuk mensejahterahakan rakyat. Ini bagian dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu, untuk dapat memiliki rumah yang layak huni. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Walikota Gorontalo Marten A Taha, ketika menghadiri acara syukuran atas selesainya pembangunan satu unit rumah milik warga kurang mampu, yang ada di Kecamatan Sipatana Rabu (10/01) kemarin.

“Seperti dalam firman Allah SWT, jika kita bersyukur atas nikamt yang diberikan Allah SWT, maka nikmat itu akan dilimpahkan Allah SWT. Namun apabila kita tidak mensyukurinya atau kufur nikmat, maka azab Allah SWT begitu besar akan kita rasakan. Sehingga, saya berterima kasih dan mengapresiasi atas kegiatan syukuran yang digelar masyarakat bersama instansi terkait, atas selesainya pembangunan rumah layak huni ini,” ujar Marten ketika menyampaikan sambutan pemerintah daerah.

Kemudian menganai program yang dicanangkan Pemerintah Kota Gorontalo tersebut, Marten menambahkan, bahwa dalam jangka waktu tiga tahun pemerintahan Marten – Budi (MaDu), sudah ada sekitar 2000 unit rumah layak huni yang selesai dibangun. Diseluruh Kecamatan dan Kelurahan se Kota Gorontalo, serta sejumlah pembagunan yang sama di tahun 2016 kemarin, ada juga dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan perusahaan swasta. “Semoga program pembangunan rumah layak huni ini bukan hanya mampu mensejahterahkan masyarakat dalam segi fisik, tapi dapat memberikan kebahagiaan masyarakat dalam satu rumah tangga,” tutur Marten.

Sementara itu Meydi .N. Silangen S.Pi, M.Si Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman (PRKP) Kota Gorontalo menambahkan. Bahwa dalam program BSPS tahun ini, Kota Gorontalo mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Pusat yang dicairkan melalui APBN sebesar Rp 6,1 Miliar. Dan untuk Kecamatan Sipatana sendiri mendapatkan 60 unit, semoga semua bantuan pembangunan rumah layak huni ini dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kota. “Terlebih dalam mengatasi persoalan permukiman kumuh di Kota Gorontalo,” singkat Novie.(SUMBER|HUMAS)

Berita Terkini