Jumat Malam,STQ Tingkat Kota Digelar

Diposting : 05 Apr 2017 | 04:34:03 WITA Kategori : Berita Lainnya

Upaya pemerintah kota Gorontalo dalam menggelorakan syiar religi melalui kegiatan keagamaan terus berlangsung dengan konsisten.pemerintah Kota Gorontalo akan melaksanakan seleksi Tilawatil Quran (STQ) untuk tingkat Kota Gorontalo.Ketua panitia STQ Tingkat Kota Gorontalo yang juga merupakan asisten 1 setda kota gorontalo Dedy Kadullah menuturkan,pembukaan STQ tingkat Kota Gorontalo tersebut akan dimulai pada jumat malam(7/4) dan rencananya akan berlangsung selama 4 hari hingga 11 april mendatang.Untuk pelaksanaan kali ini, STQ tingkat Kota Gorontalo akan memperlombakan dua cabang yakni Tilawah dan Hifzil Quran. “Total pesertanya adalah 137,masing msing 82 peserta cabang tilawah, dan 55 peserta akan mengikuti cabang Hifzil Quran.”kata Dedy. Khusus untuk cabang Hifzil atau Hafalan Quran sendiri, terbagi atas tiga kategori 1juz.” Insha Allah kegiatan ini, akan menjadi ajang madrasah bagi generasi muda utamanya bagi para peserta, yang diharapkan akan memberikan hikmah positif terhadap upaya kita semua dalam membangun mental dan karakter generasi muda kita.”tutur Dedy.Sementara itu, dalam persiapan yang dilaksanakan, pantitia pelaksana juga melaksanakan kerja sama dengan Dinas pendidikan kota gorontalo, dimana pihak diknas sendir telah menyiapkan siswa untuk konfigurasi pada malam pembukaan nanti.”Dalam pembukaan nanti, juga akan diisi dengan defile kafilah,”tandasnya.

Sumber: Gorontalo Post

Daerah Pertama Kerja sama dengan KPK

Diposting : 05 Apr 2017 | 02:19:11 WITA Kategori : Berita Lainnya

Upaya menciptakan birokrasi yang bersih dan berkinerja di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo dilaksanakan tidak hanya melalui kebijakan internal, namun juga dengan menggaet salah satu motor pemberantasan korupsi di Indonesia yakni Komini Penanggulangan Korupsi (KPK). Dalam kaitan tersebut, Kota Gorontalo menjadi daerah yang pertama kali di Provinsi Gorontalo yang melaksanakan kerjasama dengan KPK dalam menekan salah satu praktek korupsi yang sering berpotensi di lingkungan aparatur yakni gratifikasi. Hal ini disampaikan Walikota Gorontalo Marten Taha, usai menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di KPK. Walikora Marten Taha dalam kesempatan itu didampingi Plt. Sekretaris Kota Zainudin Rahim, serta Inspektur Kota Gorontalo Nuryanto. Dalam penyerahan LHKPN tersebut, Walikota Marten Taha disambut langsung oleh beberapa pejabat dilingkungan KPK diantaranya Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Cahya Hardiyanto Harefa. Fungsional Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Airien Marttanti Koesniar, dan I Putu Parwata, serta Fungsional Gratifikasi Kurniawatiningrum Raharjo, dan Hilda Alatas. Selain menyerahkan LHKPN, kunjungan Walikota ke KPK, juga dalam rangka tindak lanjut pembicaraan bersama Pimpina KPK beberapa waktu sebelumnya, sekaligus memastikan kunjungan kerja KPK ke Gorontalo yang direncanakan pada tanggal 17 April mendatang. Disis lain, pihak KPK sendiri memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam pelaksanaan kerjasama yang telah digagas ini. Seperti diketahui Pemerintah Kota Gorontalo sendiri telah menerbitkan Peraturan Walikota tentang pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, serta Surat Keputusan berupa pembentukan unit pengendalian gratifikasi yang dokumennya telah ikut dilampirkan serta diserahkan ke KPK. Langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Gorontalo melalui kerja sama tersebut, kata Walikota, menjadi upaya untuk memberikan pelayanan maksimal dan secara merata disegala bidang sehingga bisa menjaga rasa nyaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Tujuan lainnya menurut Walikota, adalah untuk memberikan motivasi kepada seluruh jajaran aparatur di Pemerintahan Kota Gorontalo untuk senantiasa menjaga kepercayaan rakyat dengan mengoptimalkan pemertaan pelayanan. “Harapan kami tentu demikian, bagaimana potensi pungli bisa kita tekan, gratifikasi bisa kita minimalisir, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo dapat membawa kepercayaan Masyarakat, dan alhamdulillah ini mendapat respon baik dari KPK.

Sumber: Gorontalo Post

6 CALON SEKKTOK SUDAH DI SAHKAN DISAHKAN WALIKOTA

Diposting : 04 Apr 2017 | 02:36:56 WITA Kategori : Berita Lainnya

Dari 10 nama yang medaftarkan diri bagian calon sekertaris daerah Kota (sekktot) Gorontalo, ada 6 nama yanag di nayatakan paniti seleksi ( pansel ) lolos pada tahap seleksi awal. Hal ini seperti di ungakapkan ketua pansel Rauf Hantu, saat di temui media ini usai menggelar pertemuan di ruang kerja WaliKota Gorontalo Marten A Taha. “ Kami sebagai pansel telah melaporkan hasil kerja pansel,dan menjelaskan tahapan seleksi calon sekda. Dan dari 10 nama yang mendaftar, ada 6 yang memenuhi syarat, yakni pejabat eselon II, telah dua kali menduduki jabatan sebagai kepala SKPD, sudah mengikuti Diklat PIM II dan golongan IVc, “ujar rauf. Pengumuman siapa saja yang lolos ke tahap berikut, itu bisa di cek langsung di Website Pemerintah Kota Gorontalo. Kemudian diantara enam nama tersebut, hanya tiga nama yang akan lolos pada tahap itu, dan nama-nama mereka kemudian akan diserahkan pada PPK dalam hal ini Walikota Gorontalo. “Jika proses tahapan ini berlangsung dengan baik, target kami 17 April nanti Pemerintah Kota Gorontalo segera memiliki Sekda baru, “terang rauf. Walikota Gorontalo Marten A Taha sendiri, ketika ditanyai soal pertemuan itu menjelaskan, bahwa pihaknya tentu mengapresiasi kinerja pansel. Untuk selanjutnya tinggal menunggu asesmen, yang akan diikuti oleh enam calon sekda yang lolos tersebut. “Semuanya proses pencarian calon Panglime ASN ini kami serahkan pada Pansel, “ tutur Marten

Sumber: Radar

Maret 2017, Inflasi Kota 0,04 Persen

Diposting : 04 Apr 2017 | 02:17:16 WITA Kategori : Berita Lainnya

Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Gorontalo dari 123,74 menjadi 123,79, menjadi faktor utama kota mengalami inflasi sebesar 0,04 persen. hal tersebut Wakil Walikota Gorontalo dr. Budi Doku tegaskan, harus menjadi perhatian serius Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sebab di Bulan Februari. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo merilis hal yang sama. sumber BPS Provinsi Gorontalo, IHK menjadi faktor utama terjadinya inflasi sekitar 0,03 persen. Kini di Bulan Maret, bukannya menurun, tapi sebaliknya meningkat inflasi itu sebesar 0,04 persen. Berdasarkan data yang berhasil diperolehnya dari BPS Provinsi Gorontalo, tercatat inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada lima kelompok pengeluaran. Diantaranya, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,18 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,22 persen. Serta kelopok sandang sebesar 0,39 persen, kelopok kesehatan sebesar 1,38 persan, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,18 persen. Dan jika tidak segera mungkin ditangani dan dipandang serius, maka dampaknya terhadap masyarakat khususnya mereka tidak mampu, akan akan tidak baik. “Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok bahan makanan sebesar -0,35 persen dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesae -0,24 persen, “jelas Budi Doku

Sumber: Radar

Buah “Manis” Dari Kartu Sejahtera

Diposting : 30 Mar 2017 | 03:13:45 WITA Kategori : Berita Lainnya

Program dalam rangka menjawab kesetaraan bagi masyarakat ini, bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan yang mudah. Seperti identitas kartu ini, adalah sebuah kartu yang dimiliki multi manfaat, yaitu sebagai alat untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan layanan public lainnya. Bahkan sejak dicanangkan program pelayanan gratis ini, mulai Bulan Januari tahun 2015 hingga 2016 kemarin melalui kartu tersebut. Implementasi dan realisasi program ini, telah menunjukkan progres yang positif dan memperoleh apresiasi serta penghargaan dari masyarakat. Kata Walikota Gorontalo Marten A Taha, hal itu dapat dilihat dari berbagai bpencapaian yang diperoleh Pemerintah Kota, berkat kerjasama dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik. contohnya, program gratis biaya persalinan atau kelahiran. Dimana pada tahun 2014 telah memberikan manfaat pada 3.840 masyarakat sebagai penerima manfaat, dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 3.657.257.000, dan realisasi anggarannya mencapai Rp 3.651.257.000. Sehingga jika di evaluasi kembali, di 2014 lalu program gratis biaya persalinan atau kelahiran ini terlaksana dngan presentase 100 persen. Ditahun 2015 kemarin program ini mengalami peningkatan yang signifikan, dari sisi penerima manfaatnya yang mencapai 4.016 jiwa. Dengan alokasi anggaran 671.256.000, dimana pencapaian persentasenya sekitar 78 persen. “Ditahgun 2016 kemarin presentase dari program tersebut meningkatkan sampai 83 persen, karena mampu merealisasikan anggaran sebanyak Rp 483.000.000 dari alokasi anggaran berjumlah Rp 580.906.375. Dari capaian-capaian tersebut, program ini terlaksana dengan baik dan telah memberikan pelayanan 100 npersen bermanfaat pada 11.53 penerima manfaat selama tiga tahun berturut-turut, “ujar Marten.

Sumber: Radar

Gempa Guncang Gorontalo

Diposting : 30 Mar 2017 | 02:47:58 WITA Kategori : Berita Lainnya

Gempa tektonik yang mengguncang Daerah Luwuk dan Gorontalo pukul 15.20 Wita Rabu, dengan kekuatan M=4,9. Dan terletak pada koordinat 0,03 LS dan 123,28 BT, tepatnya di Teluk Tomini yang berjarak b66 Km arah timur laut Kota Gorontalo, pada kedalaman 142 KM. Kata Kepala BPBD Kota Gorontalo Ir. Hi, Rustam Rahman, tidak berpotensi Tsunami. Karena sesuai informasi yang berhasil di himpun BPBD Kota Gorontalo melalui BMKG, menunjukkan bahwa gempa yang di rasakan sampai ke wilayah Kota Gorontalo itu, tidak memberikan potensi kerusakan bangunan. “Gempa bumi ini termasuk dalam klasifiokasi gempa bumi berkedalaman menengah, akibat aktivitas subsidi Lempeng Maluku Utara yangt menunjam ke bawah lengan Sulawesi Utara dan mengalami deformasi berupa patahan naik pada kedalaman 142 km, “jelas Rustam.

Sumber: Radar

e- Goverment Bukan Slogan Belaka

Diposting : 30 Mar 2017 | 02:11:28 WITA Kategori : Berita Lainnya

Untuk memperkuat sistem akuntabilitas keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, terobosan baru pun dilahirkan. Tidak terkecuali adalah sistem pembayaran dilakukan secara online, atau biasa disebut Kas Daerah Online (Kada Online). Serta penerapan e-Goverment, yang dilaksanakan bukan hanya sekedar slogan belaka. Seperti e-tax dan penerapan arus kas atau penerimaan dan pengeluaran keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, yang dapat dipantau setiap saat melalui Gorontalo Command Center (GCC). Nah, inovasi yang dilahirkan Pemerintah Kota Gorontalo tersebut, mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI. Karena berhasil menyusun dan menyajiakn laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi, dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Tidak terkecuali adalah keberadaan Gorontalo Command Center (GCC), kata Walikota Gorontalo Marten A Taha cukup efektif, dalam melakukan pemantauan semua aktifitas semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat dan lurah. Melalui pengeporasian puluhan aplikasi, yang disajikan GCC. Seperti aplikasi SOROTS (Smart Online Reporting And Complain Tools Sistem). Aplikasi ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan secara langsung, kepada kepala daerah berbagai hal, yang disertai dengan komentar, narasi, foto, dan video. Dengan adanya laporan tersebut kepala daerah bisa segera mendisposisi secara online ken SkPDterkait. ” GCC juga bisa mengontrol aktifitas dan kinerja kelurahan juga kecamatan, serta memantau kegiatan masyarakat dibeberapa titikk tertentu. Sehingga GCC juga dapat merekam tindakan kriminal yang terjadidi Kota Gorontalo. Disamping itu aplikasi lain yang terhubung dalam sistem GCC adalah e-education, untuk mengontrol aktifitas di sekolah yang dapat di manfaatkan oleh orang tua siswa, repositori sebagai Bank Data Pemerintah Daerah, dan sejumlah aplikasi lainnya, ” ujar Marten.

Sumber: Radar

Pengadaan Obat-Obat “Telan” Anggaran Rp 6,8 Miliyar

Diposting : 30 Mar 2017 | 01:43:32 WITA Kategori : Berita Lainnya

Seperti yang diungkapkan Wakil Walikotya Gorontalo dr. Budi Doku, pengadaan obat-obatan yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo bmeklalui instansi terkait pada tahun 2016, memakan anggaran sebesar Rp 6,8 Miliyar. Ia berharap, dalam proses pengadaan itu semoga tidak ditemukan ada kejanggalan sepertti kerugian negara. Karena menurutnya, namanya pengadaan barang dan obat-obatan ini, sangat rawan terjadi penyelewengan yang akan berakibat sampai ke rana hukum. “Saat ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo dan Inspektorat, tengah melakukan audit terhadap pengadaan obat-obatan. Yang diketahui sekitar 70 persen pengadaannya melalui e katalog, dan sisanya 30 persen melalui tender dan telah didistribusikan ke pusat pelayanan kesehatan yang ada di Kota Gorontalo, “ujar Budi Doku.Ia katakan hal seperti ini Pemerintah Kota terbuka, bahkan dirinya berterima kasih jika proses pengadaan tersebut ada pengawasan dari semua pihak. Seperti DPRD, Kejaksaan, BPK, Inspektorat dan lembaga serta instansi lainnya. Tidak hanya itu, jika ada temuan dari proses audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Gorontalo, terhadap pengadaan barang itu.

Sumber: Radar

Pasca Kebakaran, Rustam Minta Warga Lebih Waspada

Diposting : 29 Mar 2017 | 07:39:56 WITA Kategori : Berita Lainnya

Musibah kebakaran gudang kapok yang dialami Sadia Husain Warga Kecamatan Dungingi, hari senin tanggal 27 maret 2017 pukul 13.50 Wita. Kepala BPBD Kota Gorontalo Ir. Hi, Rustam Rahman berharap, agar dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat lain, khususnya di Kecamatan Dungingi, untuk lebih hati-hati dan waspada dalam beraktivitas. “Karena musibah yang melanda masyarakat, tidak selamanya diakibatkan oleh kelalaian masyarakat. Tapi, ada juga diakibatkan oleh factor alam, seperti cuaca dan lain sebagainya, “ Ujar Rustam. Sosialisasi yang sering dilaksanakan BPBD Kota Gorontalo, adalah alternative yang baik bagi masyarakat, untuk dapat mencegah atau menangani bencana yang dating. Tidak terkecuali koordinasi dengan oinstansi terkait, bila ada potensi bencana yang akan terjadi dilingkungan dimana masyarakat bermukim. “Ini tentunya bukan hanya menjadi pengalman untuk masyarakat agar lebih berhati-hati. Tapi menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kami, untuk dapat meningkatkan program sosialisasitentang penanganan bencana, “ tutur Rustam

Sumber: Radar

LKPJ 2016 Adalah Progres Pelaksanaan Tugas

Diposting : 29 Mar 2017 | 07:25:21 WITA Kategori : Berita Lainnya

Menurut Wakil Walikota Gorontalo dr. Budi Doku, Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Gorontalo, tahun anggaran 2016. Adalah merupakan progress report atas pelaksanaan tugas, dan pencapaian kinerja selama satu tahun berjalan. Yang akuntabilitas antara Pemerintah daerah, dengan DPRD Kota Gorontalo, juga menjadi konsekuensi atas berbagai kesepakatan bersama. Untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang telah dituangkan dalam APBD Kota Gorontalo, tahun 2016. “Maka dari itu, sangat wajar jika LPKJ ini disebut sebagai pemberian keterangan Walikota pada DPRD, menyangkut pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, pembantuan dan tugas umum Pemerintahan selama 2016. Merupakan tahun ketiga pemerintahan masa bakti 2014-2019, “ ujar Budi Dok. Berkaitan dengan hal itu, visi Pemerintahan Kota Gorontalo yang tertuang dalam RPJMD Kota Gorontalo, tidak lain untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, aktif, religus dan terdidik. Dapat dilihat dari program dan kegiatan setiap tahun, yang telah berdampak pada perkembangan indicator makro Kota Gorontalo, meski disadari, bahwa pencapaian tersebut masih belum sesuai dengan target yang diharapkan bersama, “Namun upaya secara optimal untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam merealisasikannya, telah dilakukan Pemerintah Kota, “ ujar Budi Doku. Kemudian gambaran umum berkaitan dengan pelaksaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016. Kata Budi Doku, selain berasal dari Pendapatan Asli Daearah (PAD), juga dari dana perimbangan dan lain sebagainya merupakan PAD yang sah. Juga sebagai upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara intensifikasi dan ektensifikasi. “Pendapatan daerah tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp 1.033.898.351.556 Dan realisasinya Rp 948.313.978.857. Nah, disini jika dilihat, sekitar 91,72 persen realisasi yang capai Pemerintah Kota, “ jelas Budi Doku

Sumber: Radar

Berita Terkini