Dukung Rumah Nelayan, Pemkot Siap Buka Akses dan RTH

Diposting : 20 Jan 2017 | 01:46:08 WITA Kategori : Berita Lainnya

Upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam mensejahterahkan rakyatnya, melalui program pembangunan terus dilakukan. Betapa tidak, setelah sukses membangun 50 unit rumah khusus nelayan, di Kelurahan Leato Selatan dan Dembe I, yang saat ini telah dihuni para nelayan penerima bantuan itu. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Gorontalo, sudah mengintervensi melalui anggaran APDB daerah. Untuk dialokasikan dalam membangun PSU, sebagai pendukung kawasan rumah nelayan tersebut, berupa jalan akses ke kawasan perumahan tersebut dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Dinas PRKP Kota Gorontalo Meidy N. Silangen S.Pi, M.Si, ketika ditemui media ini Kamis (19/01) kemarin di ruang kerjanya. Perhatian Pemerintah Kota Gorontalo terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk pelaku nelayan yang notabenenya berprofesi di laut, terus mengalir. Ini meerupakan bukti, bahwa program yang dicanangkan pemerintah daerah itu, benar-benar pro rakyat dan tidak sama sekali menyimpang dari aturan yang ada,” ujar Meidy N. Silangen S.Pi, M.Si.

Sehingganya untuk mendukung program Pemerintah Kota Gorontalo, tidak terkecuali program yang digagas instansinya di 2017. Meidy N. Silangen S.Pi, M.Si berharap, bukan hanya mendapat dukungan dari masyarakat Kota Gorontalo, namun masyarakat dapat memberikan kontribusi pikiran sehingga program yang dicanangkan benar-benar merupakan aspirasi dari masyarakat. “Kontribusi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Wajar jika Pemerintah menuntut semua aparat kelurahan dan kecamatan meminta agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembanguan (Musrenbang) di wilayah masing-masing, dapat melibatkan masyarakat dan menerima usulan program dari mereka,” tutur Meidy N. Silangen S.Pi, M.Si.(SUMBER | RADARFOTO KUPING KANAN)

Petani Tulang Punggung Pemerintah

Diposting : 20 Jan 2017 | 01:44:56 WITA Kategori : Berita Lainnya

Petani adalah tulang punggung Pemerintah Kota Gorontalo, dalam menghidupkan roda perekonomian dan produksi pertanian di Kota Gorontalo. Wajar jika Pemerintah Kota Gorontalo, tidak henti-hentinya terus memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan petani, melalui pembuatan embung dan irigasi air. Bahkan memberikan bantuan alat pertanian juga benih padi, yang digunakan dan diperoleh secara gratis.

Kata Walikota Gorontalo Marten A Taha, ketika ditemui disela usai melakukan peninjauan di lokasi embung yang ada di Kota Gorontalo Kamis (19/01) kemarin. Bahwa perkonomian dan pertanian di Kota Gorontalo tidak akan hidup dan berjalan, jika semua petani di Kota Gorontalo tidak bekerja. Sehingganya untuk membantu dan mensejahterahkan mereka, adalah suatu kewajiban Pemerintah Kota. Seperti program pembangunan embung, dimana diketahui bersama bahwa banyak manfaat dari embung tersebut selain sebagai wadah penampungan air jika musim kemarau tiba. Dan sebagai wadah penampung air, apabila musim hujan tiba. “Jika musim kemarau tiba, embung ini dapat membantu petani. Dan di Kota Gorontalo sudah ada dua embung besar yang dibangun, diantaranya di Kelurahan Libuo dan Moodu. Bahkan untuk mempermudah petani memperoleh air, kami siap menambah embung-embung berukuran kecil di setiap kawasan pertanian,” ujar Marten.

Karena menurut Marten, air adalah sumber kehidupan bagi petani. Dan pembangunan embung ini juga seiring dengan pembuatan irigasi air yang diketahui sedah mencapi 9 irigasi pada pembangunan di tahun 2016. Dan di tahun 2017, pihaknya akan menambah irigasi tersebut. “Kita akan membangun di beberapa tempat di pusat pertanian. Dan khusus embung ukuran lebar air mencapai 11 X 20 meter dengan kedalaman 5 meter, dan daya tampung mencapai ratusan kubik air, serta mampu mengaliri 10 hektar sawah petani,” jelas Marten.

Demikian pula dengan alat pertanian yang diketahui ada sebanyak 7 unit dari berbagai jenis. Cara memperolehnya tambah Marten, pihaknya sebelumnya telah membentuk kelompok tani, dan kelompk tersebut yang nantinya akan mengatur peminjaman alat pertanian tersebut. Dan keberadaan alat pertanian tersebut sampai dengan saat ini, sangat memepermudah petani ketika tiba waktu panen dan penanam benih. “Bukan hanya alat pertanian saja yang diberikan secara gratis, tapi benih padi pun kami berikan secara gratis pada petani,” tutur Marten.(SUMBER | RADAR)FOTO A OPENING

Balai Ikan Sumber PAD Pemkot

Diposting : 20 Jan 2017 | 01:43:45 WITA Kategori : Berita Lainnya

Selain sebagai tempat budidaya berbagai jenis ikan air tawar, Balai Benih Ikan milik Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Gorontalo ini juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Gorontalo. Dimana jika benih ikan sudah besar di balai benih ikan tersebut, maka akan dibeli pengusaha lokal Kota Gorontalo. Seperti pemilik rumah makan, serta hotel dan Super Market yang ada di Kota. Demikian diungkapkan Walikota Gorontalo Marten A Taha, ketika ditemui media ini usai melakukan peninjauan di lokasi balai benih ikan tersebut Kamis (19/01) Kemarin. “Hasil penjualan ikan di balai benih ini, di masukkan pihak penanggungjawab ke kas daerah Pemerintah Kota Gorontalo,” ujar Marten.

Selain itu tambah Marten, ribuan benih ikan yang dibudidayakan pengelolah tersebut, juga diberikan secara gratis pada masyarakat yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan seperti yang ada di Kelurahan Dembe. Dan ikan yang diberikan secara gratis itu, berjumlah begitu banyak yang sudah disesuikan dengan kebutuhan masyarakat. “Bantuan dari pemerintah daerah ini, diperuntukan sebagai untuk memenuhi kebutuhan mereka,” terang Marten.(SUMBER | RADARFOTO BANNER)

Kumpul Pemilik Kos, Camat Lakukan Pembinaan

Diposting : 18 Jan 2017 | 13:03:23 WITA Kategori : Berita Lainnya

Ragam tindak kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan kos-kosan, penginapan dan apartemen di Kota Gorontalo, menarik pertahian Camat Kota Timur Eladona Sidiki. Untuk melakukan pembinaan pada 31 pelaku usaha kos-kosan yang ada di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Rabu (18/01) kemarin di Kantor Kecamatan Kota Timur.

Menurut Camat Kota Timur, hal tersebut harus diberikan perhatian serius, karena tidak sedikit masyarakat yang teribat dan menjadi korban dalam aksi tindak kriminal, itu bertempat tinggal di kos-kosan. Bahkan ini juga untuk menjaga, jangan sampai kos-kosan tersebut dijadikan tempat prostistusi gelap oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. “Setelah dari kegiatan tatap muka bersama para pemilik kos-kosan, kami akan menetapkan jadwal kapan akan melakukan penertiban atau operasi di lokasi kos-kosan,” ujar Camat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Kecamatan Kota Timur tambah Camat, merupakn wujud dalam rangka menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Kota Timur. Serta menjamin keamanan, kenyamanan masayarakat di wilayah tersebut. Karena menurutnya, jika hal-hal seperti ini tidak diantisipasi terlebih dahulu, maka akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Seperti, dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat, dan akan merusak citra generasi muda yang bertempat tinggal tidak jauh dari kos-kosan itu. “Dampak negatifnya sangat banyak, terlebih terhadap muda mudi kita, yang masih memiliki masa depan emas. Dan kami akan terus mengawasi kos-kosan ini, dengan menggandeng aparat hukum serta Satpol PP Kota Gorontalo sebagai intansi yang membidangi soal penindakan,” tutur Camat Kota Timur.(SUMBER-RADAR) FOTO KUPING KIRI (6)

Dari 31, Ada 23 Kos-kosan di Ipilo Belum Berijin

Diposting : 18 Jan 2017 | 13:02:21 WITA Kategori : Berita Lainnya

Dari 31 kos-kosan yang ada di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, sekitar 23 kos-kosan yang belum mengantongi ijin usaha. Parahnya, 23 kos-kosan yang belum mengantongi ijin usaha itu, sudah lama beridiri dan beroperasi di Kelurahan Ipilo. Padahal sebelumnya aparat Kecamatan Kota Timur telah melakukan sosialisasi, di tiap-tiap kelurahan soal pembuatan ijin usaha tersebut. Namun, apa yang disampaikan Camat Kota Timur Eladona Sidiki, saat melakukan sosialisasi tidak digurbris masyarakat setempat.

Kata Eladona, dari 28 kos-kosan yang belum mengantongi ijin usaha, ada sebagian yang masih melakukan proses pengurusan ijin usaha, dan lainnya belum memiliki sama sekali. Dan langkah yang dilakukan aparat kecamatan terhadap temuan tersebut, yakni memberkan tenggang waktu selama tiga pekan untuk mengurus ijin usaha. “Jika masih ditemukan lagi tidak memiliki surat ijin usaha, maka kami akan bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban, sekaligus penindakan,” ujar Eladona.

Selain itu tambah Eladona, dalam kegiatan pertemuan bersama pemilik kos-kosan, pihaknya juga telah menegaskan kembali soal Peraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2011, tentang pajak hotel, penginapat termasuk kos-kosan. Dimana dijelaskan dalam Perda tersebut, jika kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar, maka dikenakan pajak sebesar 5 persen dari biaya sewa perbulan. “Aturan ini wajib untuk dilaksanakan masing-masing pemilik kos-kosan, apalagi yang mengatur adalah Perda,” tutur Eladona.(SUMBER-RADAR)FOTO KUPING KANAN (2)

Tim Gabungan Sidak SIP Dokter di 4 Rumah Sakit

Diposting : 18 Jan 2017 | 13:00:41 WITA Kategori : Berita Lainnya

Kasus dokter gadungan yang sempat menjadi momok di semua media, menarik perhatian Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, untuk melakukan penertiban administrasi penunjang yang dimiliki dokter di setiap rumah sakit. Tidak terkecuali aksi inspeksi mendadak (Sidak) di empat rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo. Rabu (18/01) kemarin yang dilakukan tim gabungan diantaranya dari unsur Dinas Kesehatan Kota, BPJS, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IPA) dan Ikatan Bidan Indonesia (IDA).

Kata dr. Hj, Nur Albar Sp, PD, Finasim, sidak tersebut untuk mengantisipasi jangan sampai di setiap rumah sakit yang beroperasi di Kota Gorontalo, terdapat dokter, perawat dan bidan yang tidak terdaftar atau belum mengantongi Surat Izin Dokter, perawat dan bidan. Dan dari sidak yang kami lakukan di empat rumah sakit berbeda, diantaranya Rumah Sakit Siti Hadijah, Multazam, Bunda dan Rumah Sakit Islam, masih ditemukan perawat dan bidan belum mengantongi surat izin. “Hasil dari sidah yang kami lakukan ini belum kami lakukan perekapan, karena masih akan berlangsung sampai Kami besok (hari ini.red),” ujar Nur Albar.

Sementara itu salah satu penanggungjawab Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo dr. Hibriyoda menjelaskan, pihaknya berterma kasih pada tim gabungan terlebih pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Gorontalo yang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan Rumah Sakit Bunda. Termasuk terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo. Dan menurutnya, pelayanan terhadap masyarakat adalah yang utama, karena bagian dari aktivitas sehari-hari dari pihak medik. Sehingga standar pelayanan di rumah sakit ini, terus menjadi utama dari pihak pengelola rumah sakit. “Termasuk terakreditasi, terukur dengan terjamin mutu yang terbaik dan diakui pemerintah terhadap petugas medik yang ada di rumah sakit ini,” terang Hibriyoda.

Bahkan menurutnya, penerapan standar pelayanan dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu rumah sakit itu, dapat menghindari rumah sakit dari hal yang negativ. Seperti mereka yang belum lulus ujian, tersertifikasi dan belum memiliki pengalaman kerja. “Pelayanan yang kurang baik terjadi, karena minimnya tenaga profesional disuatu rumah sakit,” jelas Hibriyoda.(SUMBER-RADARFOTO A OPENING (1))

PKK-Pemkot Harus Bersinergi

Diposting : 18 Jan 2017 | 12:59:15 WITA Kategori : Berita Lainnya

Peran TP PKK Kota Gorontalo dalam bidang kesehatan begitu penting, selain karena PKK merupakan mitra Pemerintah Kota Gorontalo. Keberadaan PKK sampai dengan saat ini dinilai terus memberikan kontribusi penting, terhadap pelaksanaan program kesehatan yang dicanangkan Pemerintah Kota Gorontalo. Seperti program posyandu, imunisasi dan pencegahan pencemaran penyakit masyarakat, mulai dari DBD dan lain sebaginya.

Seperti yang diungkapkan Ketua TP PKK Kota Gorontalo Jusmiati Taha K Demak, tidak terkecuali program kesehatan terutama di tengah-tengah keluarga. Dimana menerutnya yang utama dan tidak bisa diabaikan, oleh setiap kader PKK. Apalagi sejak dahulu hingga saat ini, peran dan fungsi PKK tetap menjadi ujung tombak dalam pembinaan keluarga, dan rumah tangga. “Image bahwa PKK hanyalah organisasi sekadar ajang tempat berkumpulnya ibu-ibu, tentu sesuatu yang sangat keliru dan salah,” ujar Jusmiati.

Betapa pentingnya peran PKK tersebut, Walikota Gorontalo Marten A Taha pun, memiliki rencana dan program strategis untuk menjadikan PKK sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ke depan. Khususnya terkait dengan pembinaan ekonomi keluarga dan rumah tangga. Karena peran PKK tidak bisa diabaikan, dan semua peran PKK itu harus diperhitungkan. Peran PKK ini terutama dalam menunjang pelaksanaan program-program strategis, yang menjadi target Pemerintah Kota Gorontalo ke depannya.

“Dinas dan Badan akan rugi jika tidak menggandeng PKK dalam menjalankan program-program pokoknya. Mereka bisa membantu kita dalam melaksanakan program-program itu. Lihat saja, kinerja kader PKK sudah banyak yang mereka lakukan untuk daerah ini,” ungkap Marten.

Selain mendukung ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat, peran PKK dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus diberi ruang se luas-luasnya. Sebab, dewasa ini pemerintah telah menjadikan peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas utama program kesehatan. Karena itu, Pemerintah Kota Gorontalo sangat intens untuk menggalakkan program kesehatan ibu dan anak hingga pelosok daerah.

Terkait dengan program strategis di bidang kesehatan inilah, peran PKK harus menonjol sehingga menjadi salah satu ujung tombak terdepan dalam menyukseskan program kesehatan ibu dan anak. Tidak saja di wilayah perkotaan yang ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai, akan tetapi juga harus menjangkau hinga ke pelosok pedalaman di kelurahan. “Disinilah sebetulnya peran PKK tersebut tidak dapat dikesampingkan. Tanpa partisipasi PKK dan para anggotanya, berbagai program tersebut pasti akan berjalan tertatih-tatih. Sebab, PKK memiliki jangkauan dan jaringan hingga pelosok kelurahan yang barangkali memang sangat sulit dijangkau jalur birokrasi pemerintahan,” terang Marten.

Salah satu peran strategis PKK untuk mendukung program kesehatan adalah, bagaimana semua potensi yang dimiliki PKK dapat dilibatkan langsung guna meningkatan kesejahteraan, mendukung taraf hidup dan kesehatan keluarga mulai dari upaya menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan keluarga sejahtera, kekurangan gizi balita dan lain-lain. “Harapan kita angka ke depannya adalah, bagaimana angka kematian ibu saat ini bisa ditekan sehingga Kota Gorontalo tidak termasuk daerah yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia. Di sinilah kita harapkan PKK dapat pula memberdayakan semua potensi khususnya di bidang kesehatan tersebut,” tutur Marten.(SUMBER-RADAR)FOTO BANNER (7)

Full Day School Bantu Orang Tua Awasi Anak

Diposting : 17 Jan 2017 | 10:16:51 WITA Kategori : Berita Lainnya

Mengenai penerapan sehari penuh sekolah, atau disebut Full Day School oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI. Mendapat dukungan penuh dari Ketua TP PKK Kota Gorontalo Jusmiati Taha K Demak, ketika ditemui media ini Selasa (17/01) kemarin. Karena menurut Jusmiati, program tersebut bukan hanya memberikan manfaat bagi pelajar dan pihak sekolah. Namun menambah tingkat pengawasan orang tua terhadap anak mereka, dalam mengikuti proses belajar di sekolah.

“Kebijakan baru yang diterapkan pemerintah pusat dan telah dijalankan Pemerintah Kota Gorontalo tersebut, tentu sangat baik. Karena sangat baik bagi semua pihak, mulai dari pelajarnya, guru, pihak sekolah dan orang tua siswa lebih khusus,” ujar Jusmiati.

Selain itu Jusmiati berharap, dalam penerapan program pendidikan ini, tentunya guru-guru harus siap dengan mata pelajaran yang berbeda-beda, dengan pola mengajar yang tidak sama pula. Sebab, karakter siswa di dalam ruang kelas itu tidak sama, apalagi dalam sehari penuh mereka harus meneriam pelajaran yang berbeda-beda. “Dan ini pula akan menghilangkan rasa kejenuhan siswa di dalam kelas,” terang Jusmiati.

Sementara itu Jusmiati jelaskan, di tubuh PKK sendiri, ada beberapa program pendidikan yang menjadi prioritas utama. Salah satunya, terus menunjukkan eksistensi sebagai organisasi wanita yang aktif membantu pemerintah, dengan menggelar kegiatan Penyuluhan Pendidikan Anak Remaja yang dilaksanakan di SMP, SMA sederajat. Dimana tujuan dari kegiatan penyuluhan pendidikan anak remaja ini, untuk mewujudkan program pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi emas. Sebagai penerus yang berkualitas, beriman, dan berbudi pekerti yang kedepannya mampu mengisi pembangunan bagi Indonesia khususnya bagi Kota Gorontalo. “Yakni membuat para remaja termotivasi untuk selalu berpikiran maju agar kelak menjadi orang sukses. Dan menghilangkan pemikiran – pemikiran negatif, yang membuat pesimis dalam menghadapi hidup,” tutur Jusmiati.(SUMBER | HUMAS) FOTO KUPING KIRI (5)

Pimpin Apel Korpri, Budi Ingatkan Soal Tugas ASN

Diposting : 17 Jan 2017 | 10:14:55 WITA Kategori : Berita Lainnya

Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merupakan manifestasi sebagai pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo. Sehingga Wakil Walikota Gorontalo dr. Charles Budi Doku berharap, semoga melalui apel yang dipimpinya tersebut, akan memberikan semangat dan dorongan baru pada semua ASN. Sebagai aparatur yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat, dimana tugas tersebut sudah menjadi pilihan hidup semua ASN.

“Organisasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen Pemerintahan Kota, yang di dalamnya terdapat dharma bakti berkaitan dengan tugas kedinasan yang wajib dilaksanakan setiap ASN,” ujar Budi Doku.

Memang Budi Doku akui, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang belum lama dilalukan Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, memberikan dampak terhadap kinerja ASN. Namun sebagai abdi Negara dan masyarakat, Budi berharap, ASN harus tetap eksis dalam memaksimalkan kinerjanya. Terlebih dalam mensukseskan program unggulan yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Gorontalo, yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Dan pihaknya mengapresiasi kinerja ASN yang sampai dengan saat ini masih semangat bekerja, meski begitu banyak dinamika yang harus dihadapi. “Ini adalah pilihan hidup, dan tanpa ASN, program yang dicanangkan Pemerintah Kota bukanlah apa-apa,” terang Budi Doku.

Kemudian menganai pelaksanaan delapan program gratis dari lahir sampai mati, Budi Doku menilai masih banyak kekurangan. Tidak terkecuali persoalan jumlah penduduk sejak tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Yakni di tahun 2013 mencapai 208 ribu sekian dan menurun di tahun 2016 sebanyak 197 ribu. “Melihat dari jumlah tersebut, tentunya ada masalah dalam pemubuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen masyarakat lainnya. Sehingga saya beberapa hari lalu saya meminta pihak instansi terkait, agar secepatnya melakukan infentarisir kembali, jangan sampai ada yang ganda dalam pengurusan katur tersebut. Karena jumlaj penduduk ini secara garis besar berpengaruh terhadap perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemeirntah Kota,” jelas Budi Doku.

Dan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Korpri, Budi tekankan agar semua ASN agar tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan harus memiliki keberpihakan terhadap nasib masyarakat secar utuh, serta bersikap netral baik dalam menjalankan tugas dan wewenang. “Jadi kita harus memperhatikan nasib dari masyarakat, karena kita duduk disini adalah amanah dari Allah dan masyarakat Kota,” tutur Budi Doku.(SUMBER | HUMAS)
FOTO A KUPING KANAN (1)

SKPD Diminta Hadir Dalam Musrenbang Kelurahan

Diposting : 17 Jan 2017 | 10:11:20 WITA Kategori : Berita Lainnya

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, yang saat ini sudah dimulai 50 kelurahan se Kota Gorontalo. Tentu bukan hanya membahas program yang di rencanakan Pemerintah Kelurahan itu sendiri, namun juga menarik usulan program yang diberikan masyarakat pada pihak kelurahan. Baik itu berkaitan dengan infrastruktur, lingkungan, perekonomian sampai dengan kesejahteraan masyarakat.

Nah, berkaitan dengan kegiatan tersebut dan dengan adanya pengalokasian dana kelurahan sebesar Rp 500 Juta di masing-masing kelurahan. Pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan tersebut menurut Kepala Bappeda Kota Gorontalo Dr. Ir. Hi, Ismail Madjid M.Tp, harus dihadiri Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Seperti Dinas PUTR Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota dan lain sebagainya. Agar masing-masing instansi tersebut selain dapat mensosialisasikan program yang sudah ada, juga dapat mensingkronkan program yang diusulakan masyarakat ketika pada pelaksanaan kegiatan itu. “Sehingga ketika dilakukan pembahasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, semua program yang diusulkan sama dan tidak ada yang menyimpang dari aturan,” ujar Ismail.

Selain itu tambah Ismail, kehadiran dari masing-masing instansi terkait tersebut juga dapat memberikan pemahaman pada masyarakat, tentang pelaksanaan program yang dilaksanakan instansi itu sendiri. Seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, yang menangani soal sampah masyarakat. Demikian pula dengan instansi yang menangani masalah permukiman kumuh, dapat memberikan hal yang sama ketika hadir dalam musrenbang kelurahan. “Ini Harus ditindak lanjuti, agar kedepannya tidak ada persoalan ketika program kegiatan yang telah disepakati bersama ini dilaksanakan oleh aparat kelurahan sebagai garda terdepan pelaksana program Pemerintah Kota Gorontalo,” tutur Ismail.(SUMBER | HUMAS)
FOTO KUPING KANAN (1)

Berita Terkini