Jl. H. Nani Wartabone No. 4, Gorontalo
(0435) 821012
(0435) 830412

75 Pimpinan Perusahaan Ikuti Sosialisasi Sistem Pengupahan

75 Pimpinan Perusahaan Ikuti Sosialisasi Sistem Pengupahan
75 Pimpinan Perusahaan Ikuti Sosialisasi Sistem Pengupahan
  • Selasa, 26 November 2019 pukul 13:30
  • Rizky Aristian Bau

Sebanyak 75 pimpinan dan HRD perusahaan di Kota Gorontalo, Selasa (26/11/19) kemarin mengikuti sosialisasi tentang sistem pengupahan di perusahaan, digelar Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo di Nayumi Horison Hotel Gorontalo.

Kepala seksi HI dan Syarat Kerja Maryam Bokiu katakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi pengetahuan, dan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja, tentang sistem pengupahan yang baik dan benar, sesuai dengan struktur dan skala upah.

“Dasar pelaksanaan kegiatan ini, yakni UU nomor 13 tahun 2003, PP No 78 tahun 2015, DPA dinas dan SK Kepala Dinas. Kenapa kegiatan ini digelar, karena upah merupakan sala satu aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari banyak sisi, baik itu pekerja yang menganggap bahwa upah adalah penghasilan yang berguna, disisilain upah juga dianggap dapat mencipatakan kepuasan bagi pekerja,” ujar Maryam.

Sementara itu Kepala Disnakerkop dan UKM Kota Gorontalo, Drs. H, Ben Idrus katakan dalam sambutannya, saat membuka kegiatan tersebut. Bahwa pengusaha memandang upaha sebagai pengeluaran, yang akan menambah beban produksi atau Cost. Namun Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Kota Gorontal memandang, upah adalah penghasilan yang diterima oleh pekerja untuk menjamin terpenuhnya kehidupan yang layak bagi pekerja.

“Dengan begitu banyak perbedaan pandangan terhadap upah, maka sangat perlu suatu pemahaman tentang sistem pengupahan, serta pengaturannya untuk memperoleh kesatuan pengertian dan penafsiran. Terutama antara pekerja dan pengusaha, pengelolaan sistem pengupahan yang dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah yang ada, akan menghadirkan manfaat besar bagi kemajuan perusahaan dan produktifitas pekerja,” terang Ben Idrus.

Ia mengharapkan, dengan kebijakan pengupahan yang layak, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan dan Permennaker nomor 1 tahun 2007, tentang struktur skala upah. Dimana pengusaha wajib menyusun struktur skala upah, berdasarkan jabatan, golongan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi masing-masing pekerja.

“Struktur dan skala upah adalah, tingkat upah dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yang memuat kisaran nilai nominal upah untuk setiap golongan jabatan, sehingga akan meminimalisir gejolak hubungan industrial,” tutup Ben Idrus.(tmHMS).

 

 

 

sumber:humas.gorontalokota.go.id

Profil Kepala Daerah
Statistik Pengunjung

489 Hari ini

575 Kemarin

4283 Minggu ini

20557 Bulan ini

560627 Total

Polling

Menurut anda, apakah website ini sudah baik dalam penyampaian data dan informasi?

Tautan