Jumat, 25 Mei 2018
Komisi Pemberantasan Korupsi Seriusi Lakukan Pendampingan Bagi SKPD Kota Gorontalo

Gorontalo. (23/8/2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kota Gorontalo dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan di Kota Gorontalo.

Bapak Walikota Gorontalo, Marten A. Taha dalam sambutannya menyampaikan sangat mengapresiasi kepada Tim Koordinasi, Supervisi, Pencegahan dan Penindakan (Korsupgah dan Penindakan) KPK RI yang secara serius memberikan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Kota Gorontalo. Ini menunjukkan bahwa KPK RI sangat memberikan perhatian khusus dalam kesuksesan pembangunan di Kota Gorontalo. Walikota Gorontalo mengharapkan Inspektorat Kota Gorontalo bersama SKPD lainnya di Kota Gorontalo agar serius memanfaatkan fasilitasi dan pendampingan Korsupgah KPK RI dengan sebaik-baiknya agar semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kota Gorontalo berjalan sesuai dengan koridor hukum dan terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.

Tim Koorsupgah KPK RI yang dipimpin oleh Bapak Adliansyah Nasution dalam arahanya mengatakan bahwa tidak semua daerah yg didampingi oleh KPK RI karena masalah terbatasnya personil KPK. Kota Gorontalo dijadikan percontohan oleh KPK RI dalam program pencegahan korupsi terutama yang terkait dengan poin utama pencegahan yaitu di bidang Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Publik, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas Inspektorat Daerah (APIP) dan Sistem Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah.

Pada tahun 2017 ini SKPD yang mendapat pendampingan dari KPK RI adalah Dinas PU dan Tataruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Acara pendampingan dan konsultasi dilakukan dengan metode wawancara dan konsultasi atas permasalahan yang dihadapi 5 SKPD dan ULP dalam pelaksanaan program/kegiatan selama ini. Selanjutnya, dibuatkan rencana aksi terkait dengan rekomendasi KPK atas permasalahan yang sdh disampaikan 5 SKPD dan ULP kepada KPK di antaranya masalah penguatan organisasi, sisitem perencanaan dan penganggaran (e Planning danne Budgeting), sistem pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi informasi dlm pelayanan publik. Rencana aksi tersebut akan dilakukan pemantauan secara berkala oleh tim Korsupgah KPK bersama Inspektorat Kota Gorontalo.