Rabu, 25 April 2018

Peningkatan kapasitas dan keahlian para pelaksana pengadan barang dan jasa masih menjadi perhatian serius Pemerintahan Kota  (Pemkot) Gorontalo untuk mendorong terwujudnya pengadan barang danjasa yang berkualitas dan taat hukum. Semua pihak terkait pengadaan barang dan jasa mulai dari penguasaan anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), Pokja pelayanan anggaran barang dan jasa, dan pejabat pengadaan dituntut untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalsime, memahami tugas dan fungsi dasar, serta menguasai semua regualsi dan mampu menyerap pesan penting yang tertuan didalamnya.  Asisiten bidang pemerintahan dan kesra setda Kota Gorontalo Deddy Kadulah, pemkot gorontalo bertekad memegang teguh prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa: efektif, efisien, bersaing, transparan, adil, tidak diskrimatif, akuntanbel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain merupakan bagian dari komitmen good government yang dtidak bias ditawarkan dalam penyelenggaraan kepemerintahan, tujuannya agar pengadaan barang dan jasa dapat berkualitas dan berdampak positif pada peningkatan pelayanan publik. Agar ini terwujud, setiap pengelola barang dan jasa harus profesional dan memahami dengan baik regulasinya. Peraturan seperti Perpres No 54 Tahun 2010, UU Keuangan Negara, UU perbendaharaan Negara, Hukum Perdata, peraturan Perpajakan, Peraturan Kepala LKBRI, hukum pidana, UU jasa konstruksi , dan sederet aturan tambahan lainnya adalah regulasi terkait pengadaan barang dan jasa yang wajib diketahui, tutur Deddy Kadulah. Sejalan dengan upaya peningkatan kapsitas dan profesionalsime pelaksana pengadaan barang dan jasa ini, bagian pembangunan dan pengadaan setda kota gorontalo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) strategi penanganan kontrak pada akhir tahun anggaran dan tata cara pengenan sanksi pencantuman dalam daftar hitam ( Black list ) perusahaan gorontalo tahun 2018. Kegiatan yang diikuti 90 peserta itu, digelar selama dua hari, senin, (12/3) s/d selasa, (13/3) dihotel singgasana,  Makasar, Sulawesi Selatan (sulsel). Bimtek itu menghadirkan pemateria yakni KETUA PENDIRI Pusat pengkajian Pengadaan Indonesia, Halid Mustafa. Deddy kadullah yang hadir membuka acara tersebut memandang, pelaksaan bimtek tersebut sangan penting dalam mensukseskan program pemerintah. Melalui Bimtek, para pelaksanapengadaan barang dan jasa dapat memperdalam profesionalitas dalam bekerja sehingga saat bertugas dapat meminimalir potensi masalah seputar pengadaan barang dan jasa sekaligus mengatasi indikasi terjadinya korupsi. Dalam Bimtek pula, Dedy meminta para pejabat terkait pengadaan barang dan jasa untuk selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, serta melakukan langkah-langkah meminimalisir kesalahan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, namun tidak boleh terlalu kaku dan takut dengan persoalan hukum. Selama berpegang teguh pada aturan. Deddy menyampaikan, pelaksana pengadaan barang dan jasa tidak perlu khawatir dengan masalah Hukum. Apalagi Pemkot Gorontalo sudah menjalin keja sama dengan Tim pengawal dan pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dedddy juga berharap para pimpinan SKPD dapat memerhatikan perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan sebaiknya, termasuk persoalan waktu. Sebaliknya, untuk pihak terkait lainnya, dia berpesan agar dapat melaksanakan tugas secara tertib, dan disertai rasa tanggu jawab. “Bekerjalah secara professional dan mandiri, hindari pemborosan anggaran, dan cegah kebocoran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa,” imbaunya. Kabag Pembangunan Setda Kota Gorontalo Ridwan Akase yang juga selaku ketua penitia menambahkan, Bimtek ini penting dilaksanakan, mengingat minimnya personil yang memiliki keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Gorontalo. Dia berharap setelah pelaksaan Bimtek, pihak-pihak terkait mendapat pemahaman yang mendalam tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik tanpa masalah.

 

Sumber: Gorontalo Post