Jl. H. Nani Wartabone No. 4, Gorontalo
(0435) 821012
(0435) 830412

Pemkot Kumpul 821 Perusahaan

Pemkot Kumpul 821 Perusahaan
  • Rabu, 14 Maret 2018 pukul 13:10
  • Administrator

Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo berupaya mendorong terwujudnya hubungan ekonomi yang adil antara perusahaan swasta dan para pekerja. Pemkot mengumpulkan sebanyak 821 perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Gorontalo lewat rapat kerja (Raker) Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKST). Rapat tersebut membahas sejumlah problem mendasar yang belum mampu secara konsisten dipenuhi oleh sejumlah perusahaan swasta untuk para pekerjanya, seperti penerapan gaji sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP), penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan, sampai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Plt Walikota Gorontalo Charles Budi Doku mengatakan, persoalan menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja di Kota Gorontalo memerlukan perhatian khusus. Namun, penyelesaian masalah tersebut tidak bias ditangani sendiri oleh pemerintah, melainkan butuh berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang sering disebut dengan istilah ABGS (Akademi, Bisnisman, Government, dan Society). Karena pentingnya kolaborasi ini, Pemkot dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gorontalo telah membentuk LKST, sebuah forum komunikasi dan konsultasi antara pemangku kepentingan tripatit serikat kerja, pengusaha dan Pemerintah. “Lewat forum LKST ini, Pemkot bersama APINDO Gorontalo berusaha mencari formula yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dan pekerja dengan cepat, “terang Budi. Dalam Rakor tersebut, Budi menekankan setiap perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja. Setiap perusahaan swasta yang sudah cukup kuat wajib menyiapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja, mengingat kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Sementara itu, mengatasi masalah pekerja yang belum memiliki tempat tinggal tetap, dia menyarankan forum Tripatri segera bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Gorontalo. Saat ini, Perkim sudah membangun rumah susun (Rusun) yang bisa diarahkan untuk menjadi tempat tinggal para pekerja swasta di Kota Gorontalo yang belum memiliki rumah. “Rusun yang kita bangun itu dan bias dikomersilkan untuk mereka, “jelasnya. Rakor Tripatri mengungkapkan sebanyak 217 masalah perusahaan baik berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun permasalahan industrial. Ada sekitar 10 persen perusahaan yang tidak melaksanakan UMP, sedang persoalan seputar hubungan industrial di alami oleh sekitar 62 perusahaan di Kota Gorontalo. Kadis Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Gorontalo Ben Idrus menyatakan, 97 persen persoalan yang muncul antara perusahaan dan pekerja mampu diselesaikan dengan perjanjian bersama sehingga tidak sampai ke pengadilan industrial. “Ini bias kita minimalisir lewat LKST, “terang Ben Idrus. Meski demikian, Ben Idrus mendorong seluruh perusahaan belum mampu melaksanakan penggajian sesuai standar UMP agar segera menerapakannya. Dia juga mendesak pentingnya pemenuhan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. “Setiap perusahaan, dalam undang-undang berkewajiban untuk melindungi pekerjanya melalui jaminan kesehatan. Ini wajib diperhatikan sebelum ada sanksi-sanksi, “jelasnya. Ben Idrus juga menghimbau perusahaan swasta di Kota Gorontalo untuk membentuk lembaga serupa Tripatrit yang menjadi forum antara perusahaan dengan tenaga kerja. Dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya selang tahun 2017, dari 821 perusahaan, baru 40 di antaranya yang sudah terbentuk. Padahal lembaga ini sangat penting. Selain berguna untuk menjaga harmonisasi antara perusahaan dan pekerja, juga agar setiap persoalan yang muncul diupayakan tuntas lewat lembaga tersebut sebelum sampai ke LKST.

 

Sumber: Gorontalo Post

Profil Kepala Daerah
Statistik Pengunjung

349 Hari ini

595 Kemarin

3488 Minggu ini

51488 Bulan ini

442648 Total

Polling

Menurut anda, apakah website ini sudah baik dalam penyampaian data dan informasi?

Tautan