Jl. H. Nani Wartabone No. 4, Gorontalo
(0435) 821012
(0435) 830412

Pengawasan PKL dan Hewan Lepas Diperketat

Pengawasan PKL dan Hewan Lepas Diperketat
  • Jumat, 11 Januari 2019 pukul 15:00
  • Susanti Dahlan, S.Ip

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo membagi personil untuk mengawasi situasi kamtibmas di seluruh wilayah Kota Gorontalo Pengawasan akan lebih diperketat setiap harinya, termasuk bertalian dengan masalah hewan lepas dan pedagang kaki lima (PKL). Kasatpol PP Kota Gorontalo Abubakar Luwiti menjelaskan, ide pembagian personil dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dalam penegakkan peraturan daerah (Perda) maupun peraturan walikota (Perwako). Langkah ini akan mendorong penegakkan aturan yang berkesinambungan sehingga tidak muncul kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang diakibatkan oleh pelanggaran perda. “Jadi sekarang sudah lebih ketat. Misalnya menyangkut masalah hewan lepas, kita sudah bentuk tim khusus yang setiap hari kerjanya menangkap hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas. Begitu juga ada personil yang memantau kota dan menegur PKL bila salah penempatan tempat, “ujar Abubakar. Personil yang dibagi pula, tidak hanya untuk tugas itu. Ada yang dikhususkan memantau pendirian bangunan yang tidak bersesuaian denga Perda. Ada lagi personil yang memantau kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam penegakkan aturan ini pula lanjut Abubakar, pihaknya tidak jalan sendiri. Satpol PP tetap bersinegi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk dengan unsure TNI dan Polri. Dari kolaborasi ini telah dibentuk dua tim terpadu. Tim pertama berkaitan dengan penertiban umum atau penertiban masalah yang insidentil. Tim ini terdiri dari lima unsure meliputi: Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bagian OPS Polres Gorontalo Kota, Polisi militer, serta bagian hukum Setda Kota Gorontalo. Tim kedua bertugas untuk penegakkan aturan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelanggaran paten seperti penunggakan paten seperti penunggakan pajak. Tim ini terdiri dari Satpol PP, Bagian Hukum, Kesbangpol bjuga unsure Polres Gorontalo Kota dan Kejaksaan Negeri. “Jadi ada kolaborasi lintas instansi, “katanya.disamping itu, Satpol PP juga turut melibatkan peran pemerintah kecamatan dan kelurahan. Camat dan lurah bdi seluruh wilayah ikut menjadi sumber informasi sekaligus mitra Satpol PP dalam penyelesaian masalah-masalah seputar pelanggaran Perda. Contoh kemitraan ini misalnya menyangkut kasus penangkapan hewan lepas. Jika warga yang pemilik hewan tersebut ingin mengambilnya saat diamankan di Kantor Satpol PP, yang bersangkut wajib membawa dua surat pengantar. Surat pertama berkaitan dengan penjelasan kepemilikkan dari Lurah dan surat kedua pernyataan bahwa mereka akan mengatur ternak mereka. “Ini yang kita jalankan. Alhamdulillah, masyarakat mendukung. Karena bagaimana pun juga yang merasakan dampak positif dari penegakkan aturan adalah kenyamanan di lingkungan mereka, “ujar Abubakar. (GP)

 

Profil Kepala Daerah
Statistik Pengunjung

398 Hari ini

595 Kemarin

3537 Minggu ini

51537 Bulan ini

442697 Total

Polling

Menurut anda, apakah website ini sudah baik dalam penyampaian data dan informasi?

Tautan