Rabu, 25 April 2018

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 mengatur para tukang yang bias dipekerjakan dalam proyek-proyek pemerintah daerah harus memnuhi sertifikasi. Ketentuan itu akan diberlakukan mulai tahun 2019. Menyikapi hal itu, Plt. Walikota Gorontalo Charles Budi Doku melakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak Balai. Jasa Konstruksi Wilayah VI Makasar, Dirjen Bina Konstruksi, Kementrian PUPERA dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Kerja sama dibuat terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk menggelar pelatihan dan sertifikasi tukang. Sebagai awal, Pemkot Gorontalo menargetkan ada 1.000 tukang yang bisa disertifikasi. Pemkot sudah menyiapkan anggaran khusus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Sesuai rencana, pelatihan dan sertifikasi untuk para tukang di Kota Gorontalo ini akan digelar menjelang bulan Ramadhan. “Setiap tenaga kerja konstruksi atau tukang sudah wajib memiliki kompetensi dan sertifikasi. Jadi mereka harus kita ikutsertakan dalam pelatihan khusus agar mereka lebih professional dan legal, “ujar Budi Doku. Budi menjelaskan, sesuai aturan, tukang yang bisa dipekerjakan dalam setiap proyek konstruksi pemerintah daerah sudah harus terserifikasi. Tetapi yang dikejar tentunya bukan sebatas itu. Pemkot menginginkansetiap tukang yang meruapakan warga asli Kota Gorontalo memiliki keterampilan yang lebih memadai sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja konstruksi dari daerah atau Negara lain. “Saat ini, kita sudah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pasar tenaga kerja semakin terbuka lebar dan memungkinkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Saya tidak mau tenaga tukang kita kalah bersaing dengan mereka, “terang Budi Doku. Budi Doku meminta seluruh tukang di Kota Gorontalo untuk memanfaatkan kesempatan pelatihan dan sertifikasi tukang yang akan digelar Pemkot Gorontalo. Dia berharap dengan skil dan keterampilan yang memadai, tukang-tukang di Kota Gorontalo bisa mengaplikasikannya dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah daerah dan swasta sehingga hasil pekerjaanpun akan jauh lebih berkualitas. “Kalau tukang kita punya mutu pasti kerjanya bagus dan gajinya juga mantap. Otomatis ekonominya bisa meningkat. Ini yang kita harapkan, “kata Budi Doku. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Grontalo Antum Abdullah yang dihubungi secara terpisah menyatakan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tukang di Kota Gorontalo termuat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR. Programnya khusus untuk pelatihan dan sertifikasi tukang terampil. “Sudah ada anggaranya, sekitar Rp 650 juta, “ujar Antum. Untuk pesertanya nanti, lanjut Antum, Dinas PUPR akan mengkoordinasikannya dengan pemerintah kelurahan dalam rangka pendataan peserta. Mereka yang akan disertifikasi tentunya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai tukang antara lain tukang batu, tukang kayu, tukang besi, dan tukang listrik. “Target awal kita, 1.000 tukang yang disertifikasi, “kata Antum.

 

 

Sumber: Gorontalo Post