Jl. H. Nani Wartabone No. 4, Gorontalo
(0435) 821012
(0435) 830412

Temui Wapres RI, Marten Bahas Kesejahteraan Rakyat

 Temui Wapres RI, Marten Bahas Kesejahteraan Rakyat
Temui Wapres RI, Marten Bahas Kesejahteraan Rakyat
  • Jumat, 30 Agustus 2019 pukul 14:42
  • Susanti Dahlan, S.Ip

Sejumlah Wali Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Jumat (30/08/19) siang tadi menggelar pertemuan dengan Jususf Kalla, Wakil Presinden RI di Kantor Wakil Presinden RI. Ada tiga hal yang menjadi topik pembahasan hangat, antara para Wali Kota terebut dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Diantaranya, tentang kenaikan iuran BPJS, pendidikan, dana kelurahan dan P3K.

Marten Taha, Wali Kota Gorontalo juga Mantan Ketua Komwil IV APEKSI menjelaskan, semua Wali Kota menolak kenaikan iuran oleh BPJS. Sebab, kenaikan iuran BPJS ini tidak seimbang dengan kinerja BPJS, di masing-masing daerah termasuk Kota Gorontalo. Misalnya, masih ditemukan adanya tunggakan baik pembayara insentif dokter.

Tidak hanya itu, karena menunggaknya iuran yang dibayarkan BPJS, mengakibatkan sejumlah Rumah Sakit dan unit pelayanan kesehatan di Kota Gorontalo, kesulitan membeli obat. Marten tegaskan, kalau BPJS ingin iuran dinaikkan, maka kinerjanya pula harus ditingkatkan.

“Kami tahu kalau BPJS defisit sekitar Rp 24 triliun. Namun jika ingin menaikkan iuran, harus disesuaikan pula kinerja BPJS, khususnya dalam membayarkan insentif dokter dan layanan masyarakat. Apalagi iuran yang dinaikkan BPJS ini dua kali lipat dari iuran sebelumnya,” ujar Marten.

Sementara itu Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tanggeran Selatan ungkapkan, mengenai kenaikan iuran BPJS ini ada obsi yang diberikan oleh Wakil Presinden RI. Yakni masing-masing daerah diberikan kesempatan, untuk menghitung berapa besar anggaran yang digunakan daerah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan yang ada di BPJS.

“Usulnya Pak Wakil Presiden RI, kita hitung saja, berapa biaya kebutuhan kesehatan khususnya iuran BPJS di masing-masing daerah, nah itulah yang diberikan pemerintah pusat ke daerah,” ungkap Airin.

Sedangkan pada program pendidikan Airin ungkapkan, semua Wali Kota yang tergabung dalam APEKSI masih mendukung sistem zonasi, khususnya untuk penerimaan peserta didik baru. Sebagaiman termaktub dalam Permendikbud Nomor 51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020.

“Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah,” jelas Airin.

Kemudian mengenai P3K dan dana kelurahan, seluruh Wali Kota APEKSI meminta Pemerintah Pusat untuk menyamakan jumlah dana kelurahan, seperti dana desa.

“Supaya anggaran dana kelurahan bisa melayani pengentasan kemiskinan di setiap daerah. Bahkan bisa mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan,” tutup Airin.(tmHMS).

 

 

sumber:humas.gorontalokota.go.id

Profil Kepala Daerah
Statistik Pengunjung

103 Hari ini

451 Kemarin

3467 Minggu ini

20399 Bulan ini

489986 Total

Polling

Menurut anda, apakah website ini sudah baik dalam penyampaian data dan informasi?

Tautan