Senin, 25 Juni 2018

Dalam memberikan kemudahan, maka sejak tahun ini pemerintah Kota Gorontalo sudah menerapkan transaksi nontunai cash management system (cms). Untuk memperkuat transaksi nontunai tersebut, pemerintah Kota Gorontalo melalui Badab Keuangan Daerah menggelar sosialisasi transaksi nontunaiu (tnt) melalui cash management system (cms) pada bendahara pengeluaran SKPD se Kota Gorontalo. Kegiatan ini sendiri sudah ditutup Pelaksana tugas (Plt) Walikota Gorontalo dr. Charles Budi Doku. Dalam penyampaiannya Budi Doku menuturkan bahwa dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/sj tahun 2017 tentang implementasi transaksi nontunai merupakan hal yang tidak terhindarkan lagi. Sehingga harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah kabupaten/kota pada sejak 1 Januari 2018. Transaksi nontunai ini sendiri dikatakan Budi memiliki banyak manfaat. Diantaranya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi tanpa membawa uang tunai. Menekan beredarnya jumlah uang palsu. “Selain itu, keberadaan transaksi nontunai ini menekan biaya handling (biaya pengelolaan) uang tunai, memperkuat good governance dan menciptakan transparansi. Serta mendorong perluasan akses perbankan/lembaga keuangan bagi masyarakat, “ucap Budi Doku. Untuk itu, dalam rangka keberhasilan pelaksaan transakssi nontunai. Pemerintah kota Gorontalo mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan keuangan daerah melalui sosialisasi tentang peraturan yang menyangkut transaksi nontunai tersebut. “Sosialisasi yang kita ikuti saat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah. Dengan sumber daya aparatur yang berkualitas, fdiharapkan dapat menghasilkan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat dan bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, “jelas mantan anggota DPD RI itu. Terakhir Budi mengharapakan kepada pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan para bendaharawan agar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat pada pelaksana sosialisasi tersebut di masing-masing SKPD secara baik dan benar serta akuntabel. “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peserta sosialisasi yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini. Insya allah kegiatan ini dapat menentukan kinerja saudara di masa mendatang. Tuntutan kemampuan adaptasi aparatur terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintah, merupakan hal yang harus kita penuhi untuk mendongkrak kinerja pemerintah daerah, khususnya dibidang pertanggungjawaban keuangan daerah yang merupakan hal penting yang akan menjadi indicator kinerja pengelolaan keuangan, “tandas Budi

 

 

Sumber: Radar